Pro Kontra Penghapusan UN

Sejumlah siswa mengikuti Ujian Berbasis Komuter (UNBK) di Sekolah Menengah Kejuruan Negri 50 Jakarta, Senin (25/3/2019). Peserta UNBK pada tahun ini meningkat menjadi 91 persen dari total peserta ujian nasional yang terdiri dari 1.515.986 peserta siswa SMK 13.305 Sekolah. FOTO: Faisal R Syam / FAJAR INDONESIA NETWORK.
Sejumlah siswa mengikuti Ujian Berbasis Komuter (UNBK) di Sekolah Menengah Kejuruan Negri 50 Jakarta, Senin (25/3/2019). Peserta UNBK pada tahun ini meningkat menjadi 91 persen dari total peserta ujian nasional yang terdiri dari 1.515.986 peserta siswa SMK 13.305 Sekolah. FOTO: Faisal R Syam / FAJAR INDONESIA NETWORK.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Berbagai kalangan mempertanyakan langkah kebijakan yang diambil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, yang berencana mengahapus ujian nasional (UN) pada 2021.

Cendekiawan, Ahmad Syafii Maarif atau akrab disapa Buya Syafii, mengingatkan Mendikbud Nadiem Makarim untuk berhati-hati soal penghapusan ujian nasional (UN). Ia menilai, UN tidak segampang itu saja dihapuskan.

Mantan ketua umum PP Muhammadiyah itu merasa, keputusan menghapus UN harus ditinjau dari segala perspektif. Menurutnya, posisi UN sangat penting untuk menjaga mutu.

“Nadiem Makarim tidak tergesa-gesa mengambil keputusan menghapuskan UN. Harus dikaji ulang secara mendalam dan melibatkan pakar-pakar yang benar-benar mengerti. Jangan serampangan, ini bukan Gojek, pendidikan ini,” kata Buya Syafii, Kamis (12/12).

Senada, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, merasa, sistem pendidikan jangan sampai menghasilkan generasi muda yang lemah. Ia menilai, mereka harus didorong gemar belajar.

“Dan itu pentinglah, nanti kita bicarakan,” ujar Kalla.

Ketua DPR, Puan Maharani juga meminta agar Mendikbud, Nadiem Makarim untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan penghapusan UN pada 2021.

“Jangan terburu-buru, kita lihat, dan jangan sampai merugikan anak murid, kemudian siswa juga orang tuanya, dan yang pasti kualitas guru itu yang harus ditingkatkan,” kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (12/12).

Ia juga mempertanyakan terkait kriteria kelulusan seorang siswa jika tidak ada UN. Kemudian ia juga menanyakan kriteria seorang siswa masuk perguruan tinggi jika UN ditiadakan.

“Ini kan masih akan dilakukan tahun 2021 jadi masih ada waktu untuk mengkaji atau menelaah terkait pemikiran Mendikbud itu,” tuturnya.

Ia berharap Nadiem bisa menjelaskan ke publik terkait kebijakan tersebut. Sebab selama ini masyarakat baru mendengar sepotong-sepotong dari media. Ia juga mempersilakan komisi X DPR untuk menanyakan hal tersebut hari ini.

“Silakan komisi X meminta penjelasan, kemudian Mendikbud menjelaskan kepada publik,” ucapnya.

Terlebih lagi, DPR meminta sosialisasi sistem pengganti Ujian Nasional harus maksimal. Pemerintah daerah, sekolah, guru, siswa, hingga orang tua, harus mendapat pendampingan karena transisi sistem UN yang diganti dengan format baru bukan perkara mudah.

“Kemendikbud masih punya waktu kurang lebih dua tahun sebelum UN benar-benar dihapus, digantikan dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter pada 2021. Maksimalkan sosialiasi, terutama untuk menyampaikan kepada para guru bagaimana metode mengajar yang baik untuk melatih skill-skill yang akan diujikan,” kata Wakil Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian.

Sementara itu, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Totok Suprayitno menegaskan bahwa Ujian Nasional (UN) tidak dihapus melainkan diganti formatnya.

“UN tidak dihapuskan, namun diganti dengan evaluasi atau penilaian yang lebih baik. Karena kita ingin penilaian ini nantinya lebih mengarah pada tingkat penalaran siswa,” jelasnya.

Totok menegaskan, bahwa UN tidak bisa dihapuskan karena amanat UU. Hanya saja diganti dengan penilaian yang menekankan pada kemampuan bernalar.

“Nantinya, bentuk penilaiannya seperti soal-soal PISA maupun AKSI yang dibuat oleh. Kemendikbud. Untuk survei karakter, karakter seperti apa yang dibutuhkan pada masa depan,” imbuhnya.

Menurut Totok, kemampuan anak tidak bisa dibangkitkan pada saat ujian saja, melainkan harus dalam kesehariannya. “Melalui penilaian yang formatnya sudah berubah itu, maka bisa diketahui bagaimana kemampuan anak yang sebenarnya,” ujarnya.

Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menambahkan, bahwa evaluasi terhadap sistem ujian nasional perlu dilakukan sesuai dengan berbagai perubahan yang terjadi. Menurutnya, sistem ujian nasional yang selama ini diterapkan merupakan sistem penilaian pendidikan yang cukup lama.

“Soal namanya, kemudian bentuknya seperti apa, itu enggak ada masalah. Yang penting harus ada evaluasi itu dan nanti akan dimodifikasi, diperbaharui, sesuai dengan perubahan, karena sudah cukup lama ujian nasional,” terangnya.

Perubahan nama sistem penilaian pendidikan nasional pun juga pernah dilakukan beberapa kali. Sebelum disebut sebagai ujian nasional, sistem penilaian pendidikan sempat disebut sebagai ujian penghabisan lalu berubah menjadi ujian negara.

“Itu soal nama, yang penting, hakikatnya itu evaluasi, evaluasi yang dilakukan oleh negara sesuai amanat UU sisdiknas,” ujarnya.

Muhadjir menegaskan, bahwa pemerintah tidak akan menghapus ujian nasional, namun hanya mengevaluasi dan memodifikasinya. Sistem pelaksanaannya pun dapat dilakukan di pertengahan semester sebagai bahan evaluasi para pengajar.

“Misalnya nanti waktunya akan digeser, tidak pada waktu akhir semester, tetapi justru pada pertengahan semester, sama itu nanti bisa berfungsi untuk evaluasi untuk bahan perbaikan kepada guru, ketika mengajar, sehingga murid yang sudah dievaluasi itu bisa diperbaiki sebelum dia selesai,” jelasnya.

(der/fin)

  • Dipublish : 13 Desember 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami