Program PEN Masih Sangat Lamban

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi Covid-19 yang digulirkan dinilai belum berjalan optimal. Terlebih, untuk sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Kondisi ini mendapat sorotan Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto. Dia mengatakan, saat ini jumlah UMKM 99,3 persen dari 64 juta pelaku usaha. Artinya, UMKM adalah sektor yang selama ini menghidupi ekonomi masyarakat banyak. Untuk itu harus diperhatikan oleh pemerintah.

“Program PEN selama ini masih sangat lamban. UMKM yang dialokasikan dana sebesar Rp123,46 triliun dari total anggaran Rp695 triliun sampai saat ini ternyata salah sasaran,” ujarnya kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Kamis (13/8).

Menurut dia, ada yang salah dengan program PEN. Sebab, kata dia, selama ini semua difokuskan untuk dialokasikan ke korporasi besar yang sebetulnya memiliki dana cadangan lebih besar. Mereka diberikan berbagai bentuk skema pendanaan seperti restrukturisasi, subsidi bunga, dana penempatan, modal penyertaan, dam pengadaan bantuan sosial.

“Nah, sementara alokasi sebesar Rp123,46 triliun untuk UMKM dan koperasi saja semua dialokasikan melalui mekanisme bank. Sementara bank dalam situasi seperti ini pasti semakin hati-hati salurkan pembiayaan,” katanya.

Apalagi, lanjut dia, tim yang dipilih untuk pemulihan ekonomi juga tidak menggambarkan aspirasi dari mereka. Jadi sangat kecil sekali kemungkinan untuk membuat komitmen kepada UMKM. Faktanya sampai hari ini masih menjadi wacana terus.

“UMKM saat ini sudah remuk redam karena modal kerja mereka sudah habis untuk membiayai hidup sehari-hari. Jadi, akan sulit diharapkan ekonomi akan segera bangkit kembali dengan cepat,” tuturnya.

Bahkan, kata dia, yang paling menyedihkan lagi adalah ternyata dana bansos (bantuan sosial) yang dikucurkan pemerintah tidak memberikan dampak multiplier ekonomi secara signifikan. “Justru sekali lagi hanya memperkaya pelaku usaha korporat besar. Ini dapat dilihat dari pemenangan lelang dari bansos yang ada,” papar dia.

Menurut dia, krisis ini justru hanya meningkatkan akumulasi dan konsentrasi pendapatan dari segelintir pemilik korporat besar. Ini bukan hanya menghambat proses akselerasi pemulihan ekonomi, namun juga akan meningkatkan jurang kesenjangan sosial ekonomi.

“Sebelum pandemi saja kesenjangan kepemilikan kekayaan kita itu jauh parah dari rata-rata internasional. Menurut laporan akhir tahun 2019 dari lembaga riset internasional Credit Suisse, 82 persen dari 173 juta orang dewasa Indonesia hanya memiliki kekayaan di bawah 10.000 Dolar Amerika Serikat (AS). Jauh di atas rata-rata dunia yang hanya 58 persen,” tuturnya.

Sementara itu, lanjut dia, hanya 1,1 persen dari orang dewasa yang memiliki kekayaan di atas 100.000 Dolar AS. Angka ini jauh sekali di atas rata-rata dunia yang angkanya hingga 10,6 persen. “Kondisi ketimpangan kekayaan atau Rasio Gini Kekayaan kita sudah sangat tinggi sekali, yaitu 0,83. Diperjelas dalam laporan Suisse tersebut, hanya 1 pesen kuasai 45 persen kekayaan nasional,” ucapnya.

Maka, jika skema program yang dikembangkan seperti ini maka akan berdampak pada ancaman lebih serius dari sekadar persoalan ekonomi. “Saya melihatnya kemungkinan munculnya chaos dan krisis sosial politik akan mengemuka dan akan sulit sekali untuk dikendalikan dan dipulihkan,”

Sementara Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran PEN untuk UMKM masih terbilang rendah, yakni Rp32,5 triliun atau 26,4 persen dari alokasi Rp123,46 triliun. Hal ini karena terdapat beberapa kendala.

Misalnya, kata dia. penyerapan dana untuk program bantuan subsidi kepada UMKM baru terealisasi sebesar Rp1,5 triliun dari total target sebanyak 60 juta UMKM yang mendapat bantuan subsidi. Kendalanya adalah dari sisi perbankan atau lembaga keuangan, di mana secara administrasi saat pendaftaran pengajuan bantuan.

“Dari total subsidi dari Maret 2020 dengan target debitur 60 juta sampai hari ini belum besar, ini berarti masih ada persoalan dari sisi bank atau lembaga keuangan yang mengkomunikasikan ke UMKM, maupun pendaftaran untuk dapat subsidi,” ujarnya.

Selain itu, kata bendahara negara itu, juga persoalan data yang masih menjadi penghambat penyaluran bantuan stimulus pemerintah. Misalnya, data 29 juta penerima bantuan dari Kementerian Sosial, namun belum terkonsolidasi antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta perbankan, koperasi, serta lembaga nonperbankan. “Ini jadi tantangan besar bagi pemerintah untuk bisa memberikan bantuan secara cepat, efektif, dan accountable,” ujarnya.

Karena penyerapan anggaran masih rendah, pemerintah tengah menyiapkan program bansos produktif untuk UMUM sebesar Rp2,4 juta kepada sebanyak 12 juta UMKM. Pemerintah juga akan memberikan bantuan Rp2 juta kepada usaha ultra mikro, terutama yang belum mendapat akses perbankan. (din/fin)

  • Dipublish : 14 Agustus 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami