Progres Pilkada di Sulsel, Ini Laporan KPU dan Bawaslu ke Mendagri

Suasana rapat koordinasi Pilkada 2020 yang dihadiri Mendagri, Tito Karnavian di Kantor Gubernur Sulsel. (Dok. Humas)
Suasana rapat koordinasi Pilkada 2020 yang dihadiri Mendagri, Tito Karnavian di Kantor Gubernur Sulsel. (Dok. Humas)
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

MAKASSAR-Rapat persiapan pilkada serentak tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Selatan digelar di Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Rabu (8/7/2020).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Forkopimda Sulsel, KPU Sulsel, Bawaslu Sulsel serta Bupati/Walikota se-Sulsel.

Di Sulsel, diketahui 12 kabupaten/kota akan menggelar Pilkada, 9 Desember 2020 mendatang. Diantaranya Makassar, Gowa, Bulukumba, Maros, Barru, Kepulauan Selayar, Soppeng, Pangkep, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara dan Tana Toraja.

Ketua KPU Sulsel, Faisal Amir mengatakan sejauh ini, pihaknya telah menangani beberapa kendala berupa teknis, SDM dan anggaran.

“Untuk anggaran pilkada telah dialokasikan di 12 kabupaten/kota sebesar kurang lebih Rp29 milliar. Saat ini verifikasi faktual perorangan juga sudah berjalan. Kabupaten/kota sudah menyiapkan APD, dan pada 15 Juli nanti ada pencocokan data yang agak krusial karena melibatkan banyak orang. Cuma kendala ini secara substansi bisa teratasi dengan baik,” ucapnya, Rabu (8/7/2020).

Meskipun demikian, kata dia, tetap saja masih ada beberapa kendala yang harus didiskusikan lebih lanjut. Termasuk kebijakan pemerintah untuk melakukan rapid tes terhadap PPS, PPK, PPDP, dan KPPS.

“Misalnya orang Pangkep, harus rapid tes dan hasilnya reaktif. Kami mau ganti tapi waktu sudah tidak cukup, kami tidak ganti tapi protokol kesehatannya harus ketat. Tidak mungkin kami mempekerjakan yang reaktif ini,” bebernya.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Sulsel, Asri Yusuf membeberkan, pihaknya telah melakukan kegiatan berupa koordinasi dalam meminimlisir potensi pelanggaran baik aspek prosedur mapun peraturan protokol kesehatan.

“Teman teman di 12 kabupaten kota menjamin terlaksananya prosesur tahapan dan kemaslahatan kita semua tanpa ada yang terpapar covid-19,” jelas Asri Yusuf.

Lebih lanjut, ia menuturkan, hingga saat ini anggaran yang telah cair dan digunakan sebanyak 40 persen.

Selain itu, dalam proses penanganan pelanggaran administrasi maupun pelanggan hukum lainnya, Asri mengaku telah menangani sebanyak 45 kasus pelanggaran.

Kendati demikian, dari 12 kabupaten kota di Sulsel, Gubernur Suslel, Nurdin Abdullah mengaku masih ada beberapa kabupaten kota yang masuk dalam zona merah.

“Ada 2 kabupaten kota yang kategori tinggi, 9 kategori sedang dan 1 hijau. Kita berharap sampai penyelenggaran nanti bisa hijau semua, paling tidak masuk kategori sedang,” harapnya.

Ia menekankan, meski pelaksanaan pilkada diundur, namun protokol kesehatan harus diterapkan, minimal penggunaan masker dan menjaga jarak. (anti/fajar)

  • Dipublish : 8 Juli 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami