PSBB Surabaya Raya Berlaku Pekan Depan

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

SURABAYA – Hanya sehari setelah diajukan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyetujui pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik.

Bentuk konkret pembatasan-pembatasan itu diserahkan kepada pemprov dan tiga pemda tersebut.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyatakan, rancangan peraturan gubernur (rapergub) tentang pelaksanaan PSBB sudah selesai. Namun, dia belum mau membuka isinya. Mantan Mensos itu menunggu presentasi rancangan perbup dan perwali hari ini (22/4).

Presentasi berlangsung di Gedung Negara Grahadi pada pukul 10.00. Rancangan perwali Surabaya serta raperbup Gresik dan Sidoarjo akan dibacakan di depan forum. Dampak sosial kawasan PSBB hingga sanksi akan dibahas bersama. ’’Aturan yang tidak selaras harus disesuaikan,’’ katanya.

Khofifah menuturkan, penerapan PSBB harus beriringan. Karena itu, aturannya harus sama dan tidak boleh bertolak belakang. ’’Kami berharap penyesuaian aturan itu tidak membutuhkan waktu lama,’’ tuturnya.

Setelah aturan selaras, Khofifah bakal meneken peraturan gubernur dan keputusan gubernur. Selanjutnya, dua aturan tersebut diserahkan ke setiap daerah. Langkah selanjutnya, Pemprov Jatim bersama tiga pemda akan melakukan sosialisasi selama tiga hari. ’’Setelah itu, barulah PSBB diterapkan,’’ ujarnya. Dengan begitu, PSBB diperkirakan baru terlaksana pekan depan.

Khofifah tidak menyampaikan pola pembatasan yang bakal diterapkan di daerah. Menurut dia, penjelasan itu baru bisa disampaikan setelah semua dasar hukum PSBB provinsi dan tiga pemda sejalan.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menuturkan, penanganan virus korona harus dilakukan secara bersama-sama. Bukan sekadar sanksi yang harus ditegakkan dengan tegas. Lebih dari itu, harus ada kesadaran bersama untuk mencegah persebaran Covid-19. Bahwa menggunakan masker, menjaga jarak, tidak bersalaman, dan sering cuci tangan itu harus menjadi tanggung jawab moral untuk menjaga orang lain agar tidak tertular. ”Orang lain itu bisa saudara, teman, atau tetangga,” ujar Risma kemarin (21/4).

Dia mengimbau warga Surabaya tidak mudik ke kampung halaman atau bepergian ke luar kota. Sebab, risiko menularkan atau tertular sangat tinggi. Dia menyebutkan, hampir 90 persen kasus positif Covid-19 di Surabaya terjadi karena adanya mobilitas penduduk. ”Tolong dipikirkan panjang risiko yang harus kita alami (saat perjalanan),” katanya.

Terkait penerapan PSBB, Risma mendapatkan informasi bahwa banyak hal yang akan diatur itu sebenarnya sudah diterapkan di Surabaya. ”Misalnya di pasar harus pakai masker. Di luar pakai masker itu sudah kita lakukan juga,” ungkapnya.

Koordinator Protokol Komunikasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Surabaya M. Fikser menambahkan, saat pembahasan peraturan gubernur terkait PSBB, pemkot sudah menyampaikan berbagai masukan. Mulai sektor transportasi hingga pendidikan.

”Kami menunggu pergubnya bagaimana. Karena yang mengajukan PSBB ini gubernur. Selain itu, pergub ini juga mengatur tiga wilayah kan. Dua kabupaten dan satu kota Surabaya,” ujar Fikser. Pemkot sendiri sudah memiliki 17 pos perbatasan di akses keluar masuk Surabaya.

Tanpa pemberlakuan PSBB pun Surabaya sudah menyiapkan banyak hal untuk penanganan Covid-19. Soal jaring pengaman sosial, misalnya, pemkot sudah menyiapkan minimal untuk dua bulan ke depan. Sudah ada beras, abon, dan kering tempe yang akan dibagikan kepada warga. ”Kita siapkan itu karena sudah ada pandemi ini. PSBB ini kan 14 hari. Kita berpikir untuk dua bulan ke depan,” jelas Fikser.

Sementara itu, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin mulai menyosialisasikan rencana penerapan PSBB kemarin (21/4). Sosialisasi sekaligus pembagian masker gratis itu dilakukan di Pasar Krian. Pasar sengaja dipilih karena di sanalah salah satu titik yang akan diatur secara ketat.

Plt bupati Sidoarjo tersebut belum memutuskan 19 pasar milik pemkab bakal ditutup atau tidak. Yang pasti, akan ada penerapan protokol pencegahan Covid-19 secara ketat. ’’Kalaupun pasar dibuka, kami siapkan petugas yang mengecek agar sesuai dengan aturan. Kalau ada yang bandel, dikenai sanksi. Stannya kami tutup,’’ tegas Cak Nur –sapaan Nur Ahmad Syaifuddin– kemarin.

Saat ini pihaknya juga menunggu pergub yang bakal menjadi acuan penerapan PSBB. Setelah pergub jadi, barulah dirumuskan perbupnya. Setelah itu, dia kembali memberikan sosialisasi kepada masyarakat lewat camat, lurah, atau kepala desa dan perangkat lainnya. ’’Itu sekitar tiga hari. Perkiraan saya, PSBB mulai semingguan lagi,’’ katanya. (jp)

  • Dipublish : 22 April 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami