PUPR: Banyak Pengembang Rumah Subsidi Tak Patuhi Aturan

FOTO: Faisal R Syam / FAJAR INDONESIA NETWORK.
FOTO: Faisal R Syam / FAJAR INDONESIA NETWORK.
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JaringanMedia.co.id, JAKARTA – Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Eko D Heripoerwanto mengakui, bahwa masih ada pengembang rumah bersubsidi yang tidak mematuhi kualitas bangunan dengan tidak mengantongi sertifikat laik fungsi (SLF).

“Saya mengingatkan kepada pengembang rumah bersubsidi soal kualitas rumah yang dibangun. Apalagi terkait SLF. Sertifikat ini penting sebagai dasar pelaksanaan akad kredit,” kata Eko di Jakarta, (16/6/2021).

Eko mengungkapkan sejumlah temuan seperti ketersediaan air minum, jaringan listrik dan utilitas di perumahan yang dibangun para pengembang tidak berdasarkan SLF. Bahkan, ada temuan rumah yang belum dialiri listrik serta jauh dari angkutan umum.


Baca Juga: Covid meningkat, Luhut: Ini Kesalahan Kita Ramai-Ramai


“Pengembang harus mematuhi kebijakan pemerintah daerah untuk memastikan hunian subsidi yang dibangunnya memenuhi standar kelayakan,” ujarnya.

“Hasil temuan BPK, BPKP, dan Itjen Kementerian PUPR ditemukan masih adanya rumah KPR bersubsidi yang tidak sesuai tata ruang/perizinan,” sambungnya.

Bukan hanya itu, lanjut Eko, kasus temuan lainnya terkait bank pelaksana seperti keterlambatan penyaluran subsidi bantuan uang muka, keterlambatan penyetoran dana bergulir, tarif dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), serta adanya dua unit rumah KPR subsidi digabung menjadi satu rumah.


Baca Juga: Kemendikbudristek: Sebelum PTM Terbatas Vaksinasi Guru Harus Beres


“Masih adanya rumah bersubsidi yang diperjualbelikan atau disewakan sebelum lima tahun, perbankan semestinya juga bisa lebih menyosialisasikan tentang syarat huni rumah bersubsidi kepada calon debitur MBR,” pungkasnya.

Dapat diketahui, pemerintah sendiri menyediakan fasilitas subsidi dalam tahun anggaran 2021 meliputi FLPP sebanyak 157.500 unit senilai Rp16,66 triliun, subsidi bantuan uang muka (SBUM) senilai Rp630 miliar

Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) 39.996 unit senilai Rp1,6 triliun, dan Tapera dari dana masyarakat untuk 25.380 unit senilai Rp2,8 triliun. (fin/jm)

  • Dipublish : 16 Juni 2021
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami