RDPU Capim KPK, LSM Kritis Tidak Ada

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan koalisi masyarakat sipil terkait uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan KPK. Elemen masyarakat yang hadir adalah Presidium Nasional Relawan Indonesia Bersatu, Presidium Poknas, dan Indonesia Police Watch (IPW). Namun, LSM yang selama ini kritis, seperti ICW tidak terlihat dalam rapat tersebut.

Rapat yang diselenggarakan secara terbuka itu dipimpin Wakil Ketua Komisi III dari PDIP Herman Hery. “Agendanya adalah mendengar masukan terkait seleksi calon pimpinan KPK masa jabatan 2019-2023,” ucap Herman, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9).

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan pihaknya tak memberikan undangan khusus bagi para masyarakat sipil untuk hadir dalam rapat dengar pendapat itu. Menurutnya, rapat terkait seleksi pimpinan KPK ini dibuka bagi seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi menyuarakan aspirasinya. “Ini kan suka rela saja. Mau kasih masukan boleh, mau nggak juga tidak apa-apa,” jelas Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9).

Dia ingin agar elemen masyarakat sipil yang selama ini mengkritisi seleksi Capim KPK hadir dalam rapat tersebut. Ia mengklaim pihaknya telah memberitahukan kepada sejumlah elemen masyarakat agar bersurat ke DPR untuk berdialog dengan komisi III.

“Karena itu kami sudah undang, secara resmi walaupun via WA. Karena waktunya terbatas. Jadi sudah kita kasih kesempatan. Bahkan Pak Nasir Djamil anggota Komisi III termasuk yang ingin teman dari ICW datang,” beber Arsul.

Sementara itu, politisi Partai Golkar RI Aziz Syamsudin mengatakan seluruh masukan masyarakat, yang pro dan kontra terhadap 10 capim KPK akan menjadi masukan dan catatan Komisi III DPR RI. “Keterwakilan unsur baik yang pro dan kontra, masuk dalam catatan komisi III,” terang Azis.

Dia menyebut Komisi III DPR sudah membuka ruang penyampaian aspirasi agar publik bisa memberi masukan terkait calon pimpinan KPK. Masukan-masukan itu nantinya akan diberikan kepada fraksi untuk dibahas kembali.

“Prinsip siapapun yang menerima ataupun menolak, kami tampung. Nanti kami kompilasi, dan diberikan kepada fraksi-fraksi. Silakan fraksi-fraksi menilai dan memberikan hak suaranya. Seluruh masukan, baik pro dan kontra akan diklarifikasi serta ditanyakan kepada capim KPK yang bersangkutan,” tandasnya.

Ketua Presidium IPW, Neta S Pane meminta agar Komisi III DPR RI menutup kuping alias tak mendengarkan lembaga-lembaga yang selama ini mengkritisi seleksi capim KPK. “Pansel sudah bekerja keras dan profesional memilih dan menentukan para capim. Jadi, kita berharap komisi III jangan meragukan hasil kerja pansel. Jangan dengar omongan-omongan orang-orang KPK, ICW, LBH dan lain-lain,” tegas Neta.

Menurutnya, KPK selama ini melakukan pencitraan dengan gencar melakukan OTT atau melakukan penindakan tanpa melakukan upaya pencegahan korupsi. Neta menilai KPK hanya sebagai pemadam kebakaran. “Kami melihat ke depan diperlukan dewan pengawas yang benar-benar menjalankan fungsi sebagai dewan pengawas supaya orang-orang KPK tidak liar,” jelasnya.

Karena itu, IPW sangat mendukung Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK. Tujuannya untuk membenahi dan menyampaikan pemikiran KPK. “Seperti misinya, KPK dengan ketua baru, UU baru, semangat baru. Sehingga KPK akan tampil sebagai lembaga pemberantasan korupsi dengan paradigma baru dan meninggalkan pola-pola lama yang penuh dengan kebobrokan,” paparnya. (yah/fin/rh)

 

 

Sumber: fin.co.id

  • Dipublish : 11 September 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami