Regulasi IMEI Ponsel Masih Digodok

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih membahas soal regulasai validasi IMEI. Pembahasan regulasi International Mobile Equipment Identification (IMEI) telah masuk pada pungutan pajak.

Namun Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani belum bisa menjelaskan lebih detiL mengenai pungutan pajak terhadap IMEI ponsel. Sebab tim Kemenkeu masih melakukan penelitian tentang hal itu.

“Saya terus terang tadi cek ke Dirjen Pajak. Karena untuk pertama kali kita concern kalau ada barang ilegal yang masuk dan selama ini yang melakukan tugasnya adalah bea dan cukai,” katanya di Jakarta, kemarin (20/8).

Dalam beberapa hari ke depan, kata Sri, akan duduk bersama dengan Kemenkominfo membahas soal pajak IMEI ponsel.

“Nanti kami akan duduk bersama para eselon I nya Pak Rudiantara (Menteri Kominfo) untuk melihat aspek apasih sebetulnya yang dibutuhkan dari kami di Kemenkeu,” ujar dia.

Kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kemkominfo, Ismail menambahkan, saat ini memang masih dilakukan pembahasan mengenai pajak untuk menyempurnakan regulasi IMEI ponsel.

“Iya masih butuh koordinasi antara Pak Menteri Rudiantara dan Bu Menteri Sri Mulyani, terkait pengenaan pajak pada IMEI ponsel nanti,” ucap dia.

Terpisah, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda mengatakan, kebijakan regulasi IMEI ponsel kemunduran untuk teknologi di Indonesia.

“Sangat aneh, karena akan memundurkan transfer teknologi yang sangat cepat saat ini,” kata Huda kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (20/8).

Dia mencontohkan, bila masyarakat Indonesia membeli handphone dari luar negeri namun tidak bisa digunakan di dalam negeri. Selain itu, turis yang menggunakan ponsel dari asalnya juga kesulitan melakukan komunikasi karena terkenda regulasi IMEI ini.

“Jadi sangat kurang tepat untuk memberlakukan regulasi IMEI ponsel ini,” pungkas dia.

Sebagaimana diketahui, pemerintah akan melakukan validasi IMEI melalui Sistem Informasi Basisdata IMEI Nasional (SIBINA), yang saat ini sedang disiapkan. Sistem ini menampung lima jenis data IMEI dari berbagai sumber.

Lima jenis data ini di antaranya TPP Impor dan TPP Produksi, yang merupakan data IMEI milik Kemenperin, yang masing-masing disampaikan oleh importir resmi dan produsen yang memproduksi ponselnya di Indonesia.

Kemudian data ketiga, yakni data dump operator seluler, adalah data IMEI milik para operator dari ponsel yang pernah atau masih menggunakan kartu SIM.

(din/fin)

 

 

Sumber: fin.co.id

  • Dipublish : 21 Agustus 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami