Rekapitulasi secara elektronik (e-Rekap) Butuh Payung Hukum

Dok. Foto : Iwan tri wahyudi/ FAJAR INDONESIA NETWORK
Dok. Foto : Iwan tri wahyudi/ FAJAR INDONESIA NETWORK
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Rekapitulasi secara elektronik (e-Rekap) dapat mengalami masalah hukum. Sebab, sampai saat ini tidak ada undang-undang yang mengaturnya. KPU juga akan kena getah jika ada pihak yang menuntut e-Rekap tersebut.

Ketua Badan Pengawas Pemihan Umum (Bawaslu) RI Abhan khawatir, hal tersebut akan menjadi problem masalah hukum. Yakni ketika di undang-undang tidak mengatur soal e-Rekap. “Sehingga kalau KPU mengatakan hitungan yang sah adalah e-Rekap akan menjadi problem. Karena tidak ada dasar hukum yang kuat di dalam UU Nomor 10 Tahun 2016,” kata Abhan di Jakarta, Selasa (10/12).

Dia mengakui jika sistem tersebut dapat memudahkan pekerjaan administrasi pada Pilkada 2020. Namun Abhan menilai e-Rekap harus dinormakan di dalam undang-undang supaya ada kepastian hukum.

Abhan mengatakan KPU saat ini tengah mendorong e-Rekap pada Pilkada 2020. Ini dilakukan untuk memudahkan pekerjaan administrasi dan memangkas waktu dalam rekapitulasi hasil pemungutan suara.

“Sama halnya saat ini KPU ingin mendorong di dalam Pilkada 2020 adanya e-Rekap. Tujuannya baik. Yakni agar tidak banyak waktu yang dibutuhkan dan juga mengurangi tingginya kerjaan administrasi. Karena itu, didoronglah e-Rekap,” tukas Abhan

Bawaslu menilai perlu adanya undang-undang yang mengatur soal e-Rekap. Sehingga ada kepastian hukum dalam digitalisasi pemilu. “Jadi catatan kami adalah bagaimana undang-undang menjamin kepastian hukum di dalam proses digitalisasi administrasi pemilu,” bebernya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini berharap, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

“Kami menaruh harapan besar bahwa MK akan mengabulkan permohonan uji materi kami atas pencalonan mantan napi, yaitu Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang rencananya akan diputus,” jelas Titi.

Sebab, Komisi Pemilihan Umum (KPU) batal memuat larangan mantan napi korupsi maju di Pilkada 2020 dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan Pilkada. Jika MK mengabulkan perkara tersebut, maka akan ada kejelasan soal larangan eks koruptor mencalonkan diri di Pilkada. Diketahui, Perludem yang mengajukan permohonan bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoal Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada yang memuat aturan tentang mantan narapidana mencalonkan diri di Pilkada.

(fin)

  • Dipublish : 11 Desember 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami