Respon Dewan Soal Pergantian Pj Walikota Makassar, Azwar: Rakyat yang Paling Dirugikan

Yusran Jusuf
Yusran Jusuf
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

MAKASSAR– Kabar pergantian Pj Wali Kota Makassar Prof Yusran Jusuf yang berhembus sejak semalam ternyata bukan isapan jepol semata. Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah bahkan sudah mengantongi SK pergantian dari Mendagri.

Rencananya pelantikan Pj Walikota yang baru bakal dilaksanakan hari ini, Kamis (25/6/2020). Ironisnya Prof Yusran tidak mengetahui dirinya bakal dilengserkan.

Pergantian pucuk pimpinan pemerintahan kota Makassar membuat legislator bertanya-tanya dan menyayangkan keputusan tersebut. Pasalnya, Prof Yusran belum genap dua bulan menjabat setelah 13 Mei lalu menggantikan Iqbal Suhaeb.

Azwar, Anggota Komisi A yang membidangi pemerintahan mempertanyakan urgensi pergantian Prof Yusran. Ia menilai kinerja Pj Walikota cukup baik dalam masa transisi mampu mengakomodir pemerintahan dengan baik.

Bahkan tidak ada pelanggaran serius yang dilakukannya sehingga menjadi alasan pergantiannya. Melakukan tindak pidana misalnya.

Salah satu alasan krusial Gubernur adalah tidak adanya sinergi penanganan Covid-19 antara Pemerintah Kota Makassar dengan Provinsi.

Azwar berpendapat, jika ukurannya dilihat dari peningkatan tajam jumlah pasien terinfeksi Covid, rasanya bukan sebuah alasan untuk mendepak seorang Pj Walikota.

“Walaupun memang terjadi pertambahan tetapi itu karena mereka bekerja melakukan test rapid mencari sumber-sumber orang yang positif Covid-19. Saya pikir ini terlalu dini untuk melakukan pemecatan Pj walikota,” ketus Azwar saat dihubungi Fajar.co.id, Kamis (25/6/2020).

Menurut Legislator PKS itu, masa transisi pergantian pucuk pemerintahan bukan perkara mudah. Butuh ketegasan dan sinergi kuat antara eksekutif dan legislatif dalam merancang perencanaan demi kesejahteraan masyarakat.

“Kan ini SK nya setahun, jadi masih ada kesempatan PJ untuk melakukan perubahan untuk Makassar lebih baik. Masa transisi itu kan berat bagi pejabat,” ungkap Azwar.

“Apalagi memang PJ ini kan menjalankan tugas pak gubernur sendiri, itu bisa dilihat di jejak digital kan. Yang melakukan pelonggaran, yang membuka ekonomi ini kan arahan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, pemerintah kota hanya mengeksekusi,” lanjutnya.

Baginya, pergantian ekstra cepat ini berdampak signifikan terhadap pelayanan publik dan kondisi psikologis struktur pemerintahan hingga ke tingkat bawah. Kebijakan ini juga dianggap menyalahi logika umum, seperti ada udang di balik batu.

“Ini terlalu prematur karena ini baru berjalan 1 bulan lebih, baru ini bukan karena faktor like and dislike jadi ini kewibawaan pemerintah kota harus dijaga. Ujung-ujungnya rakyat yang paling dirugikan,” pungkasnya. (endra/fajar)

  • Dipublish : 25 Juni 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami