Reuni 212, Jangan Ada Ancaman

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Persaudaraan Alumni 212 akan menggelar Reuni Akbar 212 di Lapangan Monumen Nasional (Monas) pada 2 Desember 2019. Jumlah peserta yang akan hadir diperkirakan 1 juta massa.

Wakil Ketua MPR Arsul Sani mempersilakan diselenggarakannya rencana Reuni Akbar 212. Namun, dia mengingatkan massa tak melanggar Undang-undang dalam aksinya.

“Sepanjang tidak melanggar UU, tidak anarkis, itu yang harus kita hormati. Mau sering-sering berkumpul, mau reuni atau apa, ya wong itu bagian dari kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul ya enggak usah kita persoalkan,” kata Arsul di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta.

Sekjen PPP ini pun meminta tak ada aksi ancaman menuntut polisi menuntaskan kasus dugaan penistaan agama putri Proklamator RI Soekarno, Sukmawati Soekarnoputri. Sebab, PA 212 sebelumnya mengkhawatirkan acara reuni tersebut akan terjadi gelombang massa mendesak polisi menuntaskan kasus Sukmawati seperti menimpa mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

“Saya kira nggak usah pakai mengancam-ancamlah,” katanya.

Arsul mengimbau semua pihak agar mempercayakan kasus Sukmawati, yang membandingkan Nabi Muhammad SAW dengan Soekarno itu kepada polisi. Setelah pengusutan kasus tak ada kemajuan dia mempersilakan massa baru melakukan aksi demonstrasi.

“Ya kita percayakanlah sama kepolisian. Itu nanti, kalau polisinya nggak jalan sama sekali, setelah katakanlah setahun, dua tahun, baru kemudian kita pikirkan langkah yang lain,” kata dia.

Hal senada diungkapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Dia mengaku tidak keberatan dengan rencana reuni alumni 212 yang ingin menggelar reuni di kawasan Monas, Jakarta pada 2 Desember mendatang. Kendati begitu, ia menilai seharusnya sudah tidak perlu ada lagi aksi lantaran masyarakat ingin hidup tenang.

“Harapan kami, sudah lah, jangan terlalu banyak buat gerakan-gerakan. Toh, kami sudah paham, masyarakat semuanya sudah ingin damai, ingin bekerja dengan tenang,” ucap Moeldoko, Jumat (22/11).

Moeldoko lalu mengimbau agar reuni 212 dilangsungkan dengan tertib bila benar-benar jadi diselenggarakan. Ia menekankan masyarakat sejatinya tidak ingin ada gerakan yang membuat suasana menjadi tidak tenang.

Apalagi jika sampai mengganggu aktivitas. Dia yakin masyarakat tidak ingin terganggu.

“Imbauannya semuanya berjalan baik saja lah. Kami semuanya sudah menikmati suasana seperti ini. Saya yakin kalau kita lihat masyarakat sekarang sudah happy, suasana tenang, tidak terhambat oleh rintangan, psikologi, dan hambatan fisik,” tuturnya.

Terkait izin lokasi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah memberi restu. Dia mengakui pihaknya telah mengeluarkan izin penggunaan kawasan Monas pada 2 Desember 2019.

Namun izin yang dikeluarkan untuk acara Maulid Akbar, bukan Reuni 212 yang diselenggarakan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama.

Dijelaskan Anies, Pemprov DKI menerima dua pengajuan izin penggunaan kawasan Monas pada dua tanggal berbeda. Pengajuan izin ini kemudian dibawa ke dalam rapat di Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang turut dihadiri Kodam Jaya, Polda Metro Jaya, dan Kejati DKI.

“Forkopimda melakukan musyawarah terkait dengan adanya rencana kegiatan 1 Desember dan 2 Desember. 1 Desember itu terkait dengan Papua, 2 Desember terkait dengan Maulid Akbar,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta.

“Yang 2 Desember (Maulid Akbar) dari situ kemudian kesimpulannya memang diberikan izin,” lanjut Anies.

Anies menyatakan pihaknya dalam posisi pasif jika ada pihak yang ingin mengajukan izin menggelar acara di Monas. Semua pengajuan akan ditinjau lebih dulu sebelum mengeluarkan keputusan.

“Jadi seluruh penggunaan Monas sifat Pemprov pasif, artinya ada pihak yang mengajukan untuk meminjam kemudian Pemprov me-review. Dari situ Pemprov memutuskan meminjamkan atau tidak, itu prosesnya selalu begitu,” ungkap Anies.

Anies juga menambahkan bahwa hari ini Forkopimda level asisten kembali menjalankan rapat. Kendati begitu, hingga kini Anies mengaku belum melihat surat pengajuan izin itu secara langsung.

“Secara prinsip dari diskusi itu akan dapat izin kemudian dari sisi DKI memberikan izin untuk tempat untuk keramaian dan izin harus dari polisi,” tutup dia.

Alumni 212 berencana menggelar reuni di kawasan Monumen Nasional, Jakarta pada 2 Desember mendatang. Ketua Persaudaraan Alumni 212 Slamet Maarif memperkirakan ada 1 juta massa yang akan hadir.

GNPF Ulama mengklaim telah mengantongi izin penyelenggaraan reuni 212 dari Kepolisian dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Dengan pengelola taman Monas sudah, dengan Gubernur sudah rekomendasi, dengan Polda, bahkan dengan Polres dan Polri,” kata Sekjen GNPF Ulama Edy Mulyadi.

Ia mengatakan reuni 212 diselenggarakan sebagai bentuk peringatan rutin yang dilakukan sebagai bentuk memelihara momentum.

Selain itu, reuni diadakan dalam rangka memperingati hari maulid Nabi Muhammad SAW dan doa bersama. Namun, ia belum merinci tokoh-tokoh yang dipastikan akan hadir dalam reuni 212, termasuk Rizieq Shihab.

“Orang suka bertanya, ‘apalagi sih, kan udah nggak ada Pemilu, Pilpres, ngapain lagi kumpul-kumpul’, gitu kan,” kata Edy.

“Ini kan sama juga dengan menjawab ‘ngapain 17 Agustus memperingati tiap tahun, kan sudah nggak ada penjajah’,” tambahnya.

(gw/fin)

  • Dipublish : 23 November 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami