Revisi UU KPK Pukul Investasi dan Perekonomian RI

Pixabay
Pixabay
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Revisi Undang-Undang (RUU) Komisi Pemberantan Korupsi (KPK) yang telah disetujui DPR bakal berpengaruh pada melemahnya pertumbuhan investasi dan perekonomian Indonesia.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira mengatakan, disahkannya RUU KPK di paripurna DPR bakal berpengaruh terhadap kepercayaan investor di dalam negeri.

“Kita lihat aja gimana respons investor seminggu ini Rp1,53 triliun keluar dari pasar saham dalam bentuk net sell atau jual bersih. Ini tanda adanya distrust ke sistem penegakan hukum,” ujar Bhima kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (18/9).

Lanjut dia, pengesahan RUU KPK akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, tidak ada jaminan proyek-proyek BUMN berjalan lancar usai RUU KPK disahkan. Sebelumnya, ada anggapan dengan ditangkapnya pajabat BUMN terkait korupsi memicu investasi tersendat, hal tersbebut tidak benar.

Tidak Puas Atas Revisi UU KPK, ICW Maju ke MK

Tidak Melemahkan Hanya Penyempurnaan

“Masalah proyek BUMN lambat itu karena perencanaan yang kurang matang, oknum birokrat korup yang menghambat proyek dan ada ketidakpastian kebijakan,” kata Bhima.

Sementara pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menilai KPK adalah lembaga yang menyeramkan bagi pejabat maupun petinggi BUMN. Sehingga, para pengusaha yang bersinggungan dengan mereka menjadi takut.

“Membuat proses jadi panjang dan karena takut maka semua menjadi lambat atau tidak berani mengambil keputusan sama sekali,” ujar Ketua Umum Kadin, Rosan Roeslani.

Rosan juga mendesak agar UU KPK segera disahkan. Sebab bila berlarut-larut akan membuat dunia usaha tidak nyaman.

“Iklim investasi akan makin baik tanpa banyak peraturan atau aturan yang membuat orang merasa tidak nyaman untuk berinvestasi. Selama sesuai dengan koridor hukum yang berlaku,” ucap dia.

Harapan dia, antara pemerintah dan DPR berjalan harmonis. Dengan begitu, dunia usaha akan berjalan dengan baik. “Dunia usaha akan berjalan lebih baik apabila sesuai dengan azas mutual benefits dan berjalan dengan kesepakatan bersama yang harus di hormati,” pungkas dia.

(din/fin)

 

Sumber: fin.co.id

  • Dipublish : 19 September 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami