Revisi UU KPK Tidak Akan Melemahkan KPK

Foto : Iwan Tri wahyudi/ FAJAR INDONESIA NETWORK
Foto : Iwan Tri wahyudi/ FAJAR INDONESIA NETWORK
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Kisruh desakan Perppu UU KPK ditengah isu lainnya, masih perlu untuk jadi perhatian oleh sejumlah masyarakat, baik pihak yang mendesak maupun menolak untuk diterbitkannya Perppu UU KPK tersebut.

Menanggapi kekisruhan ini, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi menilai, kalau kehadiran UU KPK dari hasil revisi yang baru disahkan oleh DPR RI tidak akan melemahkan lembaga antirasuah itu.

“Saya sih tidak melihat, bahwa produk revisi ini pelemahan. Dan sebetulnya, pelemahan itu sendiri ada pada orangnya,” tegas Adhie kepada wartawan, Minggu (13/10).

Menurut dia, tidak ada yang bisa melemahkan posisi KPK, baik dari luar maupun instrumennya. Dan kalaupun ada yang bisa melemahkan lembaga ini, tentunya dilakukan dari dalam internalnya. Jadi, intinya jika pegawai dan komisionernya konsisten berantas korupsi aturan tak bisa membelenggu.

“Sekali lagi, saya melihat posisi KPK tidak bisa dilemahkan dari luar maupun dari instrumen. KPK cuma bisa dilemahkan dari dalam, sehingga kalau komisionernya ‘tough’ untuk konsisten dengan pemberantasan korupsi tidak akan ada aturan yang membelenggu dia,” tegasnya.

Jika UU KPK hasil revisi dianggap melemahkan, disebut Adhie UU sebelumnya ternyata juga tidak lebih baik, dalam artian pemberantasan korupsi sampai saat ini berjalan masih tidak maksimal. “Faktanya, kan masih banyak koruptor yang tidak bisa mereka tembus,” ketusnya

Menurut Adhie, jika UU sebelumnya sudah dinilai cukup maka harusnya korupsi-korupsi kelas kakap bisa ditembus. “Nah, UU KPK yang lama kan memberikan semua itu, tapi toh mereka ngga bisa jalan juga, berarti kan pelemahannya bukan dari UU nya,” sambungnya lagi.

Adapun ditanya mengenai rencana adanya penerbitan Perppu. Mantan juru bicara Presiden Gusdur ini mengakui, sangat tidak setuju kalau sedikit-sedikit harus ada Perppu diterbitkan, padahal tidak ada kegentingan yang memaksa.

“Na kalau logika yang berjalan seperti ini, kalau kita tidak setuju dengan UU yang keluar lalu kita bawa ke MK, atau sedikit-sedikit Perppu, ini kan membuat eksekutif dan legislatif menjadi tidak cerdas,” pungkasnya.

(fin)

  • Dipublish : 14 Oktober 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami