Revisi UU Pilkada Terancam Kandas

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang mantan narapidana koruptor dimasukkan ke Undang-Undang Pilkada diprediksi bakal molor. Anggota DPR yang baru menjabat belum tentu bisa bekerja cepat agar aturan tersebut bisa diterapkan di Pilkada Serentak 2020.

Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan, anggota DPR yang memang lahir dari partai politik, dinilai tidak akan mempersempit ruang gerak parpol. Ia pesimistis jika aturan tersebut bisa dikebut.

Terlebih, usulan tersebut lahir dari penyelenggara pemilu. Diyakini, penyelenggara pemilu mencari panggung agar namanya bisa dikenang sebagai instansi pengusul larangan napi koruptor. “Anggota DPR ini lahir dari partai. Jika memang ada hal-hal yang dinilai merugikan, agak berat rasanya untuk segera disahkan. Apalagi belum jelas. Apakah revisi terbatas atau menyelutuh,” kata Ujang di Universitas Islam Al Azhar Indonesia Jakarta, kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Selasa (5/11).

Terpisah, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, usulan tersebut juga belum direspon oleh pihak pemerintah. Pada rapat dengar pendapat yang dilaksanakan di DPR, pemerintah belum menentukan sikap. Dia juga bisa memastikan apakah usulan tersebut akan dilaksanakan secara terbatas atau tidak. “Belum tahu, kita dengar dari pihak pemerintah dulu,” jelas Pramono.

Komisi II DPR RI juga menegaskan jika usulan tersebut belum mencapai kesepakatan. Ketua Komisi II, Ahmad Doli Kurnia mengaku belum bisa mengambil kesepahaman bersama. “Sehingga kami perlu melanjutkan lagi di rapat berikutnya,” jelas Doli.

Dia merasa perlu ada evaluasi dan penyempurnaan menyeluruh untuk pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Legislatif, maupun Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Namun, kemungkinan penyempurnaan itu dilakukan usai Pilkada Serentak 2020. “Kita lihat perkembangannya nanti seperti apa. Mana kekurangan yang bisa ditutupi melalui PKPU, mana yang perlu revisi Undang-Undang,” imbuh Doli.

Ia mengatakan masa sidang tahun ini hanya sampai 12 Desember 2019. Kemudian masa sidang tahun depan akan dimulai pada 6 Januari 2020. Sementara tahapan pemilu harus sudah dilakukan pendaftaran calon pada Juni 2020. “Kira-kira mungkin itu tidak terjadi. Makanya, harus kami atur betul situasinya untuk melihat materi. Memungkinkan tidak untuk dilakukan revisi,” paparnya.

Sementara ini, DPR belum melihat apakah bisa merevisi Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Seperti diketahui, dalam rancangan perubahan PKPU Nomor 3/2017, penyelenggara pemilu memasukkan aturan mengenai pelarangan mantan terpidana kasus korupsi maju dipilkada ada dalam Pasal 4 huruf h.

Doli menyatakan peraturan mengenai terpidana tindak pidana korupsi dilarang mencalonkan diri dalam Undang-Undang sudah pernah dibatalkan melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, Mahkamah Agung (MA) juga membatalkan aturan PKPU terkait pelarangan eks narapidana koruptor menjadi Calon Legislatif.

Ketua KPU Arief Budiman memberikan alasan jika terpidana korupsi tidak bisa menjalankan amanat karena mesti menjalani proses peradilan. Akhirnya, orang tersebut tidak bisa memimpin daerahnya. Sehingga ditunjuk orang lain memimpin daerah tersebut. Alasan lain karena KPU tidak ingin terpidana yang melakukan tindak pidana korupsi, terpilih lagi menjadi kepala daerah. Tujuannya agar yang bersangkutan tidak melakukan korupsi lagi.

(khf/fin/rh)

  • Dipublish : 6 November 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami