RI Bisa Peringkat 50 EDOB, Asalkan…

Ilustrasi
Ilustrasi
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA,- Keinginan Presiden Joko widodo agar Indonesia bisa masuk ke peringkat 50 dari 73 dalam kemudahan berusaha atau ease of doing business/EODB) bisa terwujud asalkan melakukan langkah-langkah yang jitu.

Hal itu dikatakan oleh Direktur Riset Center of Reforms on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Minggu (3/11).

“Realistis atau tidaknya target Jokowi memperbaiki peringkat dari 73 menjadi 50 saya kira ditentukan strategi dan upaya yang akan dilakukan pemerintah,” ujar Piter.

Lanjut Piter, yang perlu dicatat adalah strategi dan upaya tidak akan berhasil apabila hanya membebankan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) saja. Melainkan, kata dia, harus ada sinergi antar kementerian terkait.

“Apabila hanya BKPM yang memiliki tanggung jawab dan berupaya memperbaikinya, maka target tersebut menjadi tidak realistis. Jadi perlu adanya strategi dan program yang dilakukan bersama antar kementerian lembaga secara sinergi. Saya kira target menjadi 50 akan realistis,” kata Piter.

Terpisah, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Roeslani mengatakan, bahwa sampai saat ini proses kemudahan berusaha masih banyak terganjal di daerah. Para pengusaha mengeluhkan daerah mempersulit para pengusaha.

“Iya betul, itu karena kalau kita mengundang investor kan kita kasih tahu persyaratannya begini. Nah, tapi kadang-kadang ada kebijakan di daerah yang justru kurang kondusif,” kata Rosan.

Rosan menyebut, proses perizinan antara pusat dan daerah belum harmonis. Sehingga proses perizinan untuk investasi di daerah berjalan lama. “Jadi kebijakannya untuk investasi permit atau izin pusat hanya 5 begitu sampai daerahnya bisa menjadi 20,” tutur dia.

Untuk itu, dia meminta pemerintah harus memperbaiki atau melakukan harmonisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Apabila hal ini diperbaiki, maka investor akan betah dan banyak berdatangan ke Indonesia. “Jadi itu juga yang harus diperbaiki, jadi mesti ada harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah,” harap dia.

Dia pun menilai sistem online single submission (OSS) selama ini sudah berjalan dengan baik. Namun yang terpenting lagi harus ada jaminan kepastian hukum dari pemerintah. “Tapi paling penting adalah kepastian hukum atau enforcing the contract, itu yang disoroti oleh EODB, kita masih sangat kurang, dan juga starting the business itu juga yang perlu kita perbaiki,” ucap dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani menilai sejauh ini kemudahan berusaha di Indonesia masih bayak kendala, terutama tidak harmonisasinya perizinanan antar pusat dan daerah.

“Indonesia pada dasarnya sudah berupaya melakukan perubahan iklim usaha dan investasi. Akan tetapi, di lapangan masih banyak kendala,” kata Shinta.

Menurut dia, perubahan perubahan signifikan yang berhasil dilakukan pemerintah dalam kemudahan berusaha baru pada sistem ketenagalistrikan dan pembayaran pajak. Sementara untuk sektor lainnya yang memiliki pengaruh besar terhadap kemudahan berusaha masih lambat perbaikannya.

“Elemen starting business misalnya, jumlah prosedur, biaya dan waktu prosesnya belum terpangkas drastis. Demikian juga dengan faktor construction permit dan registering property, masih belum ada perubahan berarti,” ujar Shinta.

Nah saran dia, perlu reformasi total pada sektor agraria dan pertanahan nasional agar lebih akuntabel dan bebas dari aksi mafia tanah. Kemudian segera menerbitkan omnibus law di sektor investasi sehingga bisa meningkatkan investasi di Indonesia.

Sebelumnya Bank Dunia merilis kembali daftar “Doing Business” 2020. Peringkat Indonesia tidak naik-naik, hanya mentok di posisi 73, sama seperti tahun 2019. Posisi Indonesia, di bawah sejumlah negara Asia Tenggara lain, seperti Vietnam yang berada di peringkat 70 dan Brunei Darussalam di peringkat 66. Bahkan jauh tertinggal dari Malaysia yang bertengger di peringkat 12. Apalagi Singapura yang berada di peringkat kedua.(din/fin)

  • Dipublish : 4 November 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami