RUU Ketahanan Keluarga Bisa Sebabkan Perempuan Takut Menikah

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA,- Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga menjadi polemik. Karena banyaknya pertentangan yang dari para aktivis perempuan supaya RUU itu tidak disahkan menjadi UU.

Komisioner Komnas Perempuan Bahrul Fuad mengatakan sebenarnya Indonesia sudah punya UU Nomor 1/1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan RUU Penghapusan Kekersan Seksual.

Sehingga bagi Fuad, tidak perlu lagi ada RUU Ketahanan Keluarga. Fuad menakutkan apabila RUU tersebut dipaksakan akan tumpang tindih dengan yang lain. “Kalau RUU ini disahkan akan tumpang tindah. Jadi sebenarnya sudah ada UU yang sudah ada. Tinggal diimplemntasikan saja,” ujar Bahrul saat dihubungi, Jumat (21/2).

Mengenai istri yang diatur dalam EUU Ketahanan Keluarga, Bahrul mengatakan itu bertolak belakang dengan kesetaraan gender yang selama ini digaungkan oleh banyak pihak. Sehingga tidak perlu adanya pasal tersebut. “Ini bertentangan dengan spirit dari perjuangan Komnas Perempuan untuk mendorong peran-peran perempuan untuk bisa setara,” katanya.

Bahrul menakutkan adanya RUU Ketahanan Keluarga nantinya bisa membuat takut perempuan untuk membina keluarga. Karena perempuan terlalu diatur. Ibaratnya perempuan akan dijadikan seperti jaman kolonial Belanda. Hanya mengurusi rumah tangga dan dapur saja.

“Maka saya bisa bayangkan betapa anak-anak perempuan tidak mau menikah karena terbebani peran-peran domestik pernikahan. Karena perempuan seperti zaman dulu lagi,” ungkapnya.

Bahrul berujar RUU Ketahanan Keluarga ini sudah masuk ke arah privat warga negara. Sebenarnya negara tidak boleh mengatur hal-hal yang ranahnya privat warga negara. “Itu istilahnya telah intervensi dan ini sebenarnya bukan ranah negara. Negara harus menyelesaikan pekerjaan rumah soal pelayanan publik,” tegasnya.

Diketahui RUU Ketahanan Keluarga memicu perdebatan setelah drafnya tersebar di media sosial. Masyarakat menganggap RUU tersebut menerabas ruang-ruang privat warga negara. Beberapa aturan yang disoroti adalah pengaturan peran istri, larangan aktivitas seksual BDSM, istri wajib mengurusi rumah tangga dan kewajiban melapor bagi pelaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

RUU ini diusulkan Netty Prasetiyani dan Ledia Hanifa dari Fraksi PKS, Endang Maria Astuti dari Fraksi Partai Golkar, Sodik Mudjahid dari Fraksi Partai Gerindra, serta Ali Taher dari Fraksi PAN. Draf aturan tersebut masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020. (jp)

  • Dipublish : 21 Februari 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami