RUU Sertifkat Halal Pukul Pertumbuhan UMKM

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) pada 17 Oktober 2019 bakal mewajibkan seluruh produk, termasuk hasil produksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk bersertifikat halal. Kebijakan tersebut diminta dikaji ulang, karena bisa membuat lambat pertumbuhan pelaku usaha di dalam negeri.

Kekhawatiran itu disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pasal bila kebijakan itu diterapkan, produk buatan UMKM luar akan banjiri pasar domestik. “Jadi kebijakan penerapan itu harus ditilik juga, bukan hanya sekeadar kesiapan. Tapi harus dipikirkan impact dari penerapan itu, apakah bisa meningkatkan laju pertumbuhan UMKM atau tidak,” ujar Ketua MUI bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat, Lukmanul Hakim di Jakarta, kemarin (21/9).

Dia juga menyoroti biaya sertifikasi halal untuk satu perusahaan sebesar Rp2,5 juta. Jumlah itu, menurut dia terlalu besar bagi pelaku usaha UMKM. Belum lagi, adanya prosedur penerbitan halal, tentu akan menambah beban biaya semakin membesar. Oleh karennaya, dia meminta pemerintah untuk ikut meringankan UMKM.

“Itu pasti berat lah untuk UMKM. Makanya kita dulu mendorong Undang-Undang itu. Tujuannya agar pemerintah punya pintu masuk dalam ikut campur, dalam konteks salah satunya adalah pembiayaan,” ucap dia.

Catatan MUI,hingga 2018 lalu, terdapat sebanyak 11.249 perusahaan yang telah memiliki sertifikat halal. Mayoritas merupakan perusahaan-perusahaan berlabel besar.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Pieter Abdullah mengatakan, kebijakan sertifikat halal bisa membuat bisnis halal di Indonesia menjadi lebih besar. Artinya bisa mengembangkan bisnis halal dengan penduduk terbesar bergama muslim di Indonesia.

“Kebijakan sertifikasi halal sebenarnya bisa menjadi bagian dari upaya merealisasikan bisnis halal di indonesia yang diproyeksikan sangat besar.Melalui sertifikasi halal kita bisa mengembangkan bisnis halal yang potensinya sangat besar mengingat kita adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia,” ujar Pieter kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Minggu (22/9).

Dia mencontohkan, negara-negara non muslim seperti Inggris, Jepang dan Korea sudah lebih awal merintis bisnis halal. Karena mereka tahu, bahwa bisnis halal bukan hanya sekadar memberikan sertifikat halal saja tetapi lebih luas dari itu.”Sertifikasi halal juga sesungguhnya bukan hanya sekedar memberikan status halal utk makanan dan minuman. Tetapi bisa mengembangkan bisnis halal di dalam negeri,” kata Pieter.

Memang tidak mudah untuk mengembangkan bisnis halal di Indonesia. Karena masih banyak yang memiliki pemahaman yang berbeda tentang sertifikasi halal. “Namun disadari tantangannya sangat besar. Salah satunya menyamakan pandangan tentang cakupan bisnis halal serta sertifikasi halal. Hanya dengan pemahaman yang sama maka rencana sertifikasi untukk seluruh produk bisa diterima oleh pelaku usaha,” ucap dia.

Oleh karena itu, agar merealisasikan sertifikasi halal dengan mudah, maka harus membenahu semua hal seperti fasilitas dan sumber daya manusia (SDM).

“Untuk mewujudkan rencana sertifkasi halal pada semua produk, semua infrastruktur serta SDM pendukung harus benar-beanr sudah siap. Karena Salah satu alasan penolakan dari pelaku terkait kesiapan infrastruktur dan SDM ini,” tukas dia.(din/fin)

 

 

Sumber: fin.co.id

  • Dipublish : 23 September 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami