RUU Siber Diserahkan ke DPR

(Foto Dok: Dery Ridwansah/JawaPos.com)
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Draf Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) sudah diserahkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) kepada DPR RI. Diharapkan, RUU ini bisa disahkan oleh legislatif pada periode saat ini. Sebab, semua rangkaian serta proses sosialisasi sudah dilakukan.

“RUU KKS sudah selesai dibahas pemerintah. Saat ini sudah dikirim ke DPR. Kita berharap secepatnya. Karena prosesnya sudah selesai semua. DPR yang sekarang sebelum beliau-beliau selesai masa tugasnya sudah dapat disahkan menjadi UU KKS,” kata Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian, di Jakarta, Rabu (11/9).

Dia menilai adanya anggapan keberadaan RUU KKS melanggar demokrasi karena belum paham urgensinya. Hinsa menganggap masyarakat yang belum paham urgensi RUU KKS adalah wajar. “Masyarakat kita banyak. Mungkin ada satu atau dua yang belum baca atau belum tahu persis. Iya biasa saja. Itu wajar,” imbuhnya.

Namun, lanjutnya, RUU KKS merupakan insiatif DPR, sebagai wakil rakyat yang melihat pentingnya keberadaan regulasi terkait keamanan siber. Menurutnya DPR sangat antisipatif. “Ada masalah siber yang sedang berlangsung, tetapi UU belum ada. Sehingga DPR berinisiatif,” jelasnya. Perjalanan RUU KKS, juga sudah berproses hampir setahun di DPR.

Anggota Komisi I DPR, Evita Nursanty menyatakan permasalahan terkait dengan ancaman siber sangat kompleks. Karena itu, pembahasannya harus mendalam. UU Siber sangat dibutuhkan. Ancaman siber, bukan merupakan masalah kecil. “Karena itu yang harus difokuskan oleh pemerintah ke depan, ujar Evita.

Ancaman perang siber dapat dilancarkan pihak musuh kapan pun mereka mau. Dia mencontohkan kasus yang terjadi pada 2007-2008. Saat itu, Estonia, Georgia diserang oleh cyber war Rusia. “Negara itu tidak bisa apa-apa, mereka lumpuh. Ancaman itu bukan nggak mungkin terjadi di negara kita. Sebab itu, harus menjadi perhatian kita bersama, tuturnya.

Pembahasan RUU KKS, lanjutnya, tidak bisa dilakukan tergesa-gesa. Butuh kajian mendalam terkait substansi dalam RUU tersebut. Terlebih, cakupannya sangat luas. UU ini akan menjadi payung hukum dari semua aspek yang terkait siber di Indonesia. Semua kegiatan siber baik dari BIN (Badan Intelijen Negara), TNI, Polri, Kejaksaan, Imigrasi, Kominfo, BSSN dan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) akan mengacu pada UU tersebut.

Terpisah, Ketua Lembaga Riset Keamanan Cyber Komunikasi CISSReC, Pratama Persadha menyebut banyak terjadi konflik kepentingan antara BSSN dan institusi-institusi lain. Salah satunya BIN, Kominfo, Polri hingga Kejaksaan. Saya sangat setuju kita perlu memiliki undang-undang yang mengatur masalah siber di Indonesia . Karena di Indonesia belum ada satu pun undang-undang yang mengatur khusus masalah itu, jelas Pratama.

Praktisi Informasi Teknologi (IT), Ardi Suteja menilai, RUU KKS tidak mewadahi kepentingan rakyat. Sebaliknya, RUU ini justru kepentingan institusi di pemerintah tertentu saja. Dia meyakini hal tersebut lantaran bunyi sejumlah pasal dalam RUU KKS tidak mampu menjawab persoalan riil yang terjadi di era sekarang. “Yang kita perlukan RUU, tapi jangan sentris kepada institusi tertentu, Namun, pada kepentingan banyak orang,” ujar Ketua dan Pendiri Indonesia Cyber Security Forum tersebut. Dia menyarankan DPR tidak terburu-buru menyelesaikan pembahasan RUU ini.

Direktur Proteksi Pemerintah BSSN, Ronald Tumpal menyatakan RUU ini harus diundangkan secepatnya. Apabila setelah diundangkan dan masih ada banyak kekurangan, ada kesempatan melakukan perbaikan. “Sebaiknya undang-undang itu disahkan. Kalau belum sempurna, masih ada kesempatan memperbaiki,” papar Ronald.

(rh/fin)

 

 

Sumber: fin.co.id

  • Dipublish : 12 September 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami