Sah, Batas Usia Pernikahan Minimal 19 Tahun

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Pemerintah bersama DPR-RI, resmi mengesahkan RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan batas minimal umur perkawinan bagi perempuan dan laki-laki disamakan, yaitu 19 tahun.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise, mengatakan bahhwa RUU ini merupakan sejarah baru bagi masa depan 80 juta anak Indonesia.

“Perkawinan anak ini sangat merugikan mereka, keluarga dan negara, serta sebagai bukti bahwa Indonesia mampu menjawab salah satu persoalan perlindungan anak, kata Yohana di Jakarta, Senin (16/9).

Menurut Yohana, sangat banyak masalah yang ditimbulkan akibat praktek perkawinan anak. Dengan demikia, ia yakin, keputusan ini sangat dinantikan oleh seluruh warga Indonesia dalam upaya menyelamatkan anak terhadap praktik perkawinan anak.

“Fakta-fakta menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak harus segera dihentikan, dan jika kondisi ini tidak dicegah akan menjadikan Indonesia berada dalam kondisi ‘Darurat Perkawinan Anak,” imbuhnya.

Pertimbangan 19 tahun juga didasarkan bahwa seseorang dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, dapat menekan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan risiko kematian ibu dan bayi serta pekerja anak.

Selain itu, juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak.

Sementara itu, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Susanto mengatakan, pengesahan undang-undang batas umur minimal menikah akan jadi kado terbaik untuk anak Indonesia.

“Ini merupakan langkah maju bagi bangsa Indonesia, sebab saat ini batas usia minimal menikah baik bagi laki-laki maupun perempuan, adalah 19 tahun,” kata Susanto

Susanto menjelaskan, secara norma hukum, negara mensyaratkan usia perkawinan melebih usia anak. Sehingga diharapkan mengurangi angka kematian ibu dan balita, stunting, serta meningkatnya kualitas keluarga Indonesia.

“Upaya negara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dapat dicapai dengan baik, dengan prasyarat perkawinan yang jauh lebih memadai,” ujarnya.

Selain itu, KPAI juga mengapresiasi ayat yang menyebut pentingnya mendengarkan para pihak yang mengajukan dispensasi menikah, karena hal ini penting untuk memastikan para pihak dimintakan dispensasi dalam keadaan mendesak dan bukan karena hal-hal yang disalahgunakan.

“Akhirnya, semoga capaian norma hukum usia perkawinan ini diikuti dengan upaya edukasi pendewasaan usia perkawinan yang bisa dilakukan semua elemen masyarakat, dan bergandengan tangan dengan pemerintah dan lintas sektor lain,” tutupnya.

Dapat diketahui, Kementrian PPPA sejak memperoleh mandat melakukan upaya pencegahan perkawinan anak pada tahun 2016, bersama 15 K/L dan lebih dari 65 lembaga masyarakat terus melakukan berbagai upaya untuk mencegah perkawinan anak, salah satunya gagasan perubahan Undang-Undang batas usia perkawinan anak.

Pada tanggal 13 Desember 2018 lalu, Mahkamah Konstitusi membacakan Putusan terhadap Gugatan Nomor 22/PUU-XV/2017. Kemen PPPA dalam tempo cepat menindaklanjuti Putusan MK tersebut dengan menyusun Naskah Akademis, disertai dengan berbagai kajian dan selanjutnya dilakukan penyusunan RUU.

Saat ini, Indonesia menduduki peringkat ke-7 di dunia dan ke-2 di ASEAN dengan angka perkawinan anak tertinggi. Praktik perkawinan anak di Indonesia berdasarkan data BPS 2017 menunjukkan angka 25,2 persen, artinya 1 dari 4 anak perempuan menikah pada usia anak, yaitu sebelum mencapai usia 18 tahun. (fin)

 

 

Sumber: fin.co.id

  • Dipublish : 17 September 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami