Sahroni Dukung Kebijakan Kapolri Larang Media Siarkan Arogansi Polisi

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendukung instruksi dari Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo tersebut. Sebab memang segala bentuk kekerasan tidak patut untuk disiarkan ke publik. (dok DPR RI)
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendukung instruksi dari Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo tersebut. Sebab memang segala bentuk kekerasan tidak patut untuk disiarkan ke publik. (dok DPR RI)
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

Jakarta – Media massa dilarang untuk menyiarkan oknum polisi yang berbuat arogan. Pelarangan itu berdasarkan perintah dari Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendukung instruksi dari Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo tersebut. Sebab memang segala bentuk kekerasan tidak patut untuk disiarkan ke publik.

“Pada dasarnya memang setiap bentuk tindak kekerasan mau itu oleh aparat atau bukan, tidak semestinya disiarkan di media. Apalagi sampai berbentuk video kekerasan,” ujar Sahroni kepada JawaPos.com, Selasa (6/4).

Politikus Partai Nasdem ini menambahkan, sebaiknya jika ada oknum polisi yang berbuat arogan, maka masyarakat bisa melaporkannya ke Propam atau kepada Komisi III DPR. Sehingga tidak perlu menyiarkannya lewat media.

“Apabila ada bukti kekerasan oleh aparat segera laporkan saja ke Propam atau ke kami Komisi III. Pasti kami akan tindak lanjuti,” katanya.

Diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengarahkan pemberitaan media tentang kinerja Polri agar menampilkan tindakan-tindakan aparat yang tegas namun humanis. Kapolri melarang media menampilkan aksi polisi yang menampilkan kekerasan.

Arahan tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolri tertanggal 5 april 2020. Surat ditujukan kepada para Kapolda dan Bidang Kehumasan Polri di tiap wilayah.

“Diimbau untuk menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas namun humanis,” tulis Listyo dalam telegram tersebut dan dikutip pada Selasa (6/4).

Telegram dengan nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 ini ditandatangani oleh Kadiv Humas Pol, Inspektur Jenderal Argo Yuwono atas nama Kapolri. Telegram bersifat sebagai petunjuk arah (jukrah) untuk dilaksanakan jajaran kepolisian.

Kapolri meminta agar media tidak menyiarkan tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan. Selain itu, Kapolri juga meminta agar rekaman proses interogasi kepolisian dalam penyidikan terhadap tersangka tidak disediakan. (jawapos)

  • Dipublish : 6 April 2021
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami