Sekjen PDIP Sebut Ada Framing

Foto : Iwan tri wahyudi/ FAJAR INDONESIA NETWORK : Sekjend PDIP, Hasto Kristiyanto
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan juga melibatkan kader PDIP. Bahkan, nama Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga disebut-sebut. Terlebih, setelah ada staf alias orang kepercayaannya yang turut ditangkap oleh lembaga antirasuah tersebut.

“Ada yang mem-framing saya menerima dana, ada yang mem-framing saya diperlakukan sebagai bentuk-bentuk penggunaan kekuasaan. Jadi dibuat seolah-olah saya terlibat,” kata Hasto di sela-sela Rakernas I PDIP dan HUT Ke-47 PDIP JI Expo Kemayoran, Jakarta, Jumat (10/1).

Dia merasa ada yang menggiring opini dirinya menerima dana dan menyalahgunakan kekuasaannya di partai. Selain itu, ada pihak yang melakukan framing seolah-olah yang namanya Doni tersebut staf kesekjenan ikut ditangkap. “Saya mencari yang namanya Doni staf saya, ini namanya Doni,” jelas Hasto sambil menunjuk Doni yang di sampingnya.

Ia memastikan PDIP dalam melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) berdasarkan undang-undang yang berlaku. Tidak sembarangan. Apalagi didasari lobi-lobi politik. “Tugas DPP partai termasuk saya sebagai sekjen adalah menjalankan aturan berdasarkan keputusan dari MA. Termasuk, judicial review yang kami lakukan pada akhirnya menyerahkan kepada parpol,” tukasnya.

Pada kesempatan itu, Hasto mengaku tidak mengetahui keberadaan caleg PDIP Harun Masiku yang telah ditetapkan sebagai tersangka suap KPK. “Kalau Harun Arsyid kita sering mendengar. Tetapi kalau Harun ini saya ngga tahu,” ucap Hasto.

Dia menilai ada kepentingan tertentu dalam kasus ini. Karena itu, dia memastikan PDIP akan menyikapinya dengan dewasa. Sebab, bukan kali ini saja PDIP diterpa isu miring. Meski begitu, Hasto menghormati upaya KPK dalam mengembangkan kasus ini.

Sementara itu, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri mengingatkan seluruh kadernya agar tidak menjadi politisi populis. Yakni hanya sibuk memainkan emosi rakyat. Dia meminta kader PDIP bekerja nyata untuk rakyat, bangsa dan negara.

“Kemenangan elektoral bisa dipastikan adalah kerja politik konkret bagi rakyat bangsa dan negara. Jangan berpolitik dengan cara pragmatis dan menjadi politisi populis, yang sibuk obok-obok emosi rakyat. Tetapi tidak ada keputusan politik nyata bagi rakyat,” tegas Megawati saat membuka Rakernas I PDIP dan HUT Ke-47 PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (10/1). Rakernas tersebut dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin.

Menurutnya, kader PDIP bisa melakukan hal itu. Contohnya kepala daerah dapat membangun wilayahnya dengan baik dan bermanfaat buat rakyat. “Bagi mereka yang belum melakukan itu, segeralah, bergegaslah mengikuti teman-teman yang telah melakukan menjadi daerah-daerah unggulan,” terangnya.

Para kader juga tidak hanya berwacana. Namun, harus mampu merumuskan kebijakan politik di berbagai sisi. “Sekali lagi stop berwacana politik. Rumuskan politik legislasi, politik anggaran, politik pengawasan yang menjadi prioritas perjuangan kita. Rumuskan pembangunan lima prioritas industri nasional untuk mewujudkan Indonesia berdikari,” tegas Presiden RI ke 5 ini.(rh/fin)

  • Dipublish : 11 Januari 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami