Seluruh Karaoke di Batang Tak Berizin

Kunjungan kerja Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Batang Danang Aji Saputra di MPP Batang didampingi Kepala DPMPTSP Kabupaten Batang Sri Purwaningsih membahas perizinan. (Riyan Fadli/Jawa Pos Radar Semarang)
Kunjungan kerja Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Batang Danang Aji Saputra di MPP Batang didampingi Kepala DPMPTSP Kabupaten Batang Sri Purwaningsih membahas perizinan. (Riyan Fadli/Jawa Pos Radar Semarang)
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BATANG – Komisi A DPRD Batang menyoroti seluruh usaha karaoke. Semua usaha karaoke di Kabupaten Batang tidak memiliki izin usaha. Beroperasinya usaha karaoke saat ini merupakan kegiatan ilegal. Kebanyakan dari para pengusaha hiburan tersebut terkendala perpanjangan izin usaha.

“Tempat-tempat hiburan usaha karaoke, semua tanpa izin. Data usaha karaoke yang ada merupakan data lama, sudah ada banyak tambahan usaha karaoke yang buka. Kami perintahkan Satpol PP melakukan penertiban secara tegas terhadap tempat hiburan karaoke yang ada,” ujar Ketua Komisi A DPRD Batang Danang Aji Saputra pada Jawa Pos Radar Semarang.

Ia menjelaskan, sesuai aturan seharusnya usaha tersebut sudah tidak bisa beroperasi. Sebelumnya, saat masa awal pandemi seluruh usaha hiburan tersebut telah dipaksa untuk tutup. Menghindari dan memotong penyebaran virus korona di Kabupaten Batang.

“Sekarang karaoke itu tidak ada yang buka, tapi di lapangan semua nyaris 60 persen sudah buka dan beroperasi sampai hari ini. Secara aturan mereka tidak bisa beroperasi, kecuali ada perubahan perda. Mereka tidak berizin, konsekuensinya ya tidak beroperasi,” imbuhnya. Sementara itu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Batang Sri Purwaningsih menjelaskan izin usaha karaoke tidak bisa diproses karena masalah perda.

Terdapat klausul bahwa perizinan untuk tempat hiburan jaraknya minimal seribu meter dari tempat ibadah, tempat pendidikan dan pemukiman. Mereka semua tidak memenuhi itu. “Permasalahan usaha karaoke itu terkendala di perda. Intinya bahwa Pemkab Batang maupun Dewan sangat mendukung kaitannya dengan masalah pariwisata. Tetapi aturan-aturan itu harus ditegakkan. Artinya, kalau memang itu ke depan dirasa bisa mendatangkan pendapatan, setidaknya perda itu harus direvisi.

Sebelum perda itu direvisi kami terkendala aturan itu,” bebernya. Pihaknya meminta maaf kepada para pengusaha hiburan karaoke, khususnya yang ada di Batang. Pihaknya tidak mempersulit seluruh perizinan, tetapi terkendala di peraturannya. “Banyak yang mengeluhkan perizinannya sulit, ini sudah sesuai aturan.

Kami tidak mau konyol, kemudian saya mengeluarkan izin tiba-tiba menjadi permasalahan hukum. Sama saja bunuh diri saya,” tegas Sri Purwaningsih. Mengetahui kendala yang ada, Satpol PP Kabupaten Batang pun mengedepankan pendekatan preventif pada pengusaha karaoke. Memberi pengertian bahwa usaha yang dijalankan saat ini memiliki status ilegal.

“Kami mengadakan pembinaan, kami undang para pemilik karaoke juga pemandu lagu. Kami sampaikan bahwa semestinya tempat kalian kami tutup semua, kalau kami konsekuen dengan tupoksi kami. Namun demikian kami tidak bisa melaksanakan yang demikian, ada berbagai pertimbangan.

Kami SOP-nya adalah harus ada preventifnya terlebih dahulu, baru represifnya,” kata Muhammad Masqon, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Batang. (radarsemarang.jawapos.com)

 

 

  • Dipublish : 18 Juni 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami