September, Iuran BPJS Kesehatan Tak Jadi Naik

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Sehari setelah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani menyebutkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan diberlakukan pada 1 September 2019, ternyata dibantah oleh pihak istana.

Tenaga Ahli Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, bahwa sampai saat ini rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan masih dalam pembahasan oleh pemerintah.

“Tadi saya komunikasi juga dengan Ibu Menteri (Sri Mulyani), cuma kan belum selesai pembahasan,” ujar dia di Jakarta, Jumat (30/8).

Lanjut Ngabalin, selain membahas mengenai besaran jumlah iuran BPJS Kesehatan, pembahasan peraturan presiden (perpers) belum selesai disusun. Pembahasan untuk perpers ini masih dua tahun lagi. Dia tidak menjelaskan secara detil dua tahapan apa saja yang dimaksud.

“Ia (dituangkan dalam perpres), tapi kan pembahasannya masih dua tahap lagi. Masih ada pembahasan, ibu menteri terkait BPJS,” kata dia.

Terpisah, Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambugio membenarkan apa yang dikatakan Ngabalin bahwa sampai saat ini mengenai besaran iuran dan perpres masih dalam pembahasan oleh pemerintah. Artinya tidak memungkinan pemberlakukan kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada bulan September ini.

“Sekarang keputusan kan meman belum ada, masih dibahas. Ngabalin betul (yang dikatakannya),” kata Agus kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Jumat (30/8).

Menurut dia, apa yang dikatakan Menteri A dan B berbeda-beda tidak ada masalah. Sebab belum ada keputusan resminya. “Ya, beda-beda boleh saja, kan belum ditetapkan (keputusan besaran kenaikan BPJS Kesehatan),” ucap dia.

Nah, ketika keputusan telah ada, maka para menteri yang berkomentar akan sama. “Kalau sudah ditetapkan semuanya akan sama,” imbuh dia.

Agus meminta kepada pemerintah untuk berhati-hati dalam menghitung besaran kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Sebab jika gegabah, defisit BPJS Kesehatan akan terus terjadi.

“Supaya hati-hati hitungannya, karena penjahat-penjahat APBN di situ banyak, ya (iuran BPJS Kesehatan) harus naik. Ini kan didukung antar pemeirntah, pekerja juga bayar iuran, dan pengusaha juga bayar iuran,” ucap dia yang sebelumnya sejak 4 tahun telah memprediksi kondisi keuangan BPJS Kesehatan akan defisitlantaran sistemnya yang salah.

Sebelumnya Menteri Puan menyatakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan berlaku mulai 1 September 2019. Sementara Menteri Keuangan, Sri Mulyani pada 1 Januari 2020.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengusulkan kenaikan iuran kelas Mandiri I dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu per peserta per bulan. Lalu, iuran kelas Mandiri II naik dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu per peserta per bulan. Kemudian, iuran kelas Mandiri III dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu per peserta per bulan.

Sementara usulan Dewan Jaminan Kesehatan Nasional (DJSN) lebih rendah ketimbang hitungan Sri Mulyani, yakni kelas I menjadi Rp120 ribu, kelas II menjadi Rp75 ribu dan kelas II di angka yang sama, Rp42 ribu. (din/fin)

 

Sumber: fin.co.id

  • Dipublish : 31 Agustus 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami