Seribu Pegawai KPK Tolak Capim Bermasalah

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Sedikitnya seribu pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menandatangani petisi terkait calon pimpinan (capim) KPK. Petisi tersebut menolak capim KPK periode 2019-2023 yang dinilai bermasalah.

“Kami dari Wadah Pegawai (WP) KPK sudah menghimpun aspirasi dari pegawai KPK yang jumlahnya seribu orang dari sekitar 1.500 pegawai KPK yang akan kami sampaikan kepada bapak presiden melalui surat tertutup,” kata Ketua WP KPK Yudi Purnomo dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (2/9).

Yudi menyatakan, jumlah yang lebih sedikit dari total keseluruhan pegawai itu dikarenakan banyak hal. Salah satunya lantaran terdapat pegawai yang tengah menjalankan tugas di luar kota maupun negeri.

“Adapun dari seribu pegawai yang menandatangani itu dikarenakan pegawai lainnya masih ada yang di luar kota. Ada tugas dan juga ada beberapa yang tidak boleh disebut namanya sehingga kami mendapatkan seribu dalam waktu hanya tiga hari mulai Kamis (29/8) sampai Senin ini. Banyak juga yang masih on progress karena ada di direktorat masing-masing,” papar Yudi.

Adapun capim KPK bermasalah yang dimaksud Yudi antara lain dugaan melakukan beberapa pelanggaran etik berat selama bekerja di KPK, memiliki rekam jejak pernah menghambat penanganan kasus KPK baik melalui teror mau pun hal lainnya, dan capim yang tidak melaporkan LHKPN serta melakukan perbuatan tercela lainnya.

Yudi menambahkan, harapan WP KPK untuk memiliki pimpinan yang berintegritas juga merupakan harapan seluruh masyarakat Indonesia. Maka dari itu, ia meminta Jokowi benar-benar selektif memilih sepuluh capim KPK yang terbukti bersih serta memiliki semangat pemberantasan korupsi untuk diserahkan kepada DPR.

“Maka tidak perlu khawatir siapapun yang dipilih DPR, pegawai KPK akan menerimanya dan kami akan tetap memberantas korupsi terutama untuk periode 2019-2023 sehingga jangan sampai ada lagi upaya-upaya melemahkan KPK,” kata Yudi.

Terpisah, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif berharap sepuluh nama yang diserahkan kepada Jokowi oleh pansel merupakan kandidat terbaik. “Jadi ya kita berharap bahwa yang ada catatan-catatannya tidak diserahkan kepada presiden,” tutur Laode.

Laode menambahkan, KPK berharap jangan sampai nama-nama yang diserahkan kepada Jokowi memiliki catatan buruk. “Itu harapan kami di KPK. Bukan cuma harapan saya tapi harapan dari seluruh karyawan KPK dan saya pikir harapan dari masyarakat Indonesia,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Pansel Capim KPK telah menyerahkan 10 nama capim yang telah lolos seleksi kesehatan, wawancara, dan uji publik kepada Presiden Jokowi. Setelahnya, para capim akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan bersama Komisi III DPR.

Nama-nama tersebut antara lain Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Firli Bahuri, Auditor BPK I Nyoman Wara, Jaksa Johanis Tanak, Advokat Lili Pintauli Siregar.

Selain itu, Dosen Luthfi Jayadi Kurniawan, Hakim Pengadilan Tinggi Bali Nawawi Pomolango, Dosen Nurul Gufron, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro Penanaman Modal dan Badan Usaha pada Kedeputian Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet Roby Arya, dan PNS Kementerian Keuangan Sigit Danangjoyo.

(riz/gw/fin)

 

Sumber: fin.co.id

  • Dipublish : 3 September 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami