Sering Bermasalah, PPDB Jalur Zonasi di Makassar Berpotensi Dihapus

Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Muhammad Jufri. FAJAR
Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Muhammad Jufri. FAJAR
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JaringanMedia.co.id, MAKASSAR — Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi di Kota Makassar berpotensi tidak lagi diberlakukan pada tahun berikutnya.

Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Muhammad Jufri, mengakui, pemberlakuan sistem zonasi di Kota Makassar cukup sulit diterapkan.

“Saya sempat berpikir, kayaknya untuk Makassar mungkin lebih baik tidak perlu lagi memakai jalur zonasi ke depan lebih bagus. Suruh saja mendaftar langsung di sekolah lalu dites,” katanya, Selasa, (29/6/2021).

Kendati demikian, ia menegaskan, hal ini baru wacana. Nanti diputuskan setelah dilakukan evaluasi secara menyeluruh apakah sistem jalur zonasi memang tidak perlu lagi ditetapkan atau bagaimana.

“Karena faktanya anak-anak orang tua cenderung memilih-memilih sekolah. Tapi ini baru wacana kita evaluasi nanti setelah selesai semua,” jelasnya.

Baca juga: Vaksinasi COVID-19 untuk Anak Usia 12-17 Tahun Segera Dimulai

Lebih lanjut, kata Guru Besar Universitas Negeri Makassar (UNM) tersebut, wacana penghapusan ini tidak untuk di daerah lain. Karena menurutnya hanya di Kota Makassar lah yang memang sering bermasalah.

Baca juga: Kalah dari Swiss, Prancis Malah Ukir Rekor Baru, Apakah Itu?

Baca juga: BPOM Izinkan Obat Ivermectin Diuji Klinis Sebagai Terapi Covid-19

“Supaya orang tidak kusut dengan jalur zonasi setiap tahunnya. Kan kalau di daerah-daerah nggak ada masalah. Kalaupun ada yang bertanya, selesai di tempat,” imbuh Jufri.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Sulsel, Idrus, menyebutkan, beberapa permalasahan yang terjadi dalam PPDB jalur zonasi termasuk ketidaksinkronan data siswa.

Ketidaksinkronan itu terjadi dikarenakan Kartu Keluarga yang ada di Dinas Pendidikan sifatnya cut off satu tahun, sedangkan yang ada di Dukcapil sifatnya real time.

Sementara yang ditemukan banyak calon peserta didik baru yang menggunakan data yang baru dikeluarkan.

Tujuannya untuk melakukan reformasi sekolah secara menyeluruh. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy saat itu yang menjabat, menilai sistem zonasi merupakan salah satu strategi percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas. (fajar/jm)

TONTON JUGA:

  • Dipublish : 29 Juni 2021
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami