Sertifikat Halal Untungkan Pengusaha

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyebutkan kewajiban sertifikasi halal bakal menguntungan pengusaha.

Kewajiban berbagai produk bersertifkat halal berlaku sejak 17 Oktober 2019, sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Kepala BPJPH, Sukoso dalam acara Konvensi Dunia Melayu Dunia Islam ke-10 menyampaikan materi “Halal Industry, Regulation and Policy in Indonesia,” menyebutkan kewajiban sertifikasi halal yang diberlakukan di Indonesia adalah suatu hal yang strategis bagi investor.

“Strategis karena meningkatkan daya saing produk sudah bersertifikat halal. Selain itu dengan penerbitan sertifikat halal saat ini di tangan pemerintah, urusannya tidak rumit dan produk dari produsen mendapatkan kepastian hukum,” ujarnya dalam keterangannya, Minggu (24/11).

Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya itu menjelaskan, sejarah sertifikasi halal dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU Nomor 33/2014) serta Peraturan Pemerintah Nomor 31/2019, yang menjadi landasan hukum Jaminan Produk Halal (JPH).

Sejumlah peserta konvensi sangat tertarik menjalin kerja sama dalam industri halal sebagai kebutuhan umat Islam. Keinginan mereka sangat dimaklumi karena Indonesia merupakan negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia. Sehingga potensi pasar produk halal sangat besar dan berpengaruh dalam perdagangan.

Sementara itu, Direktur Riset Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia, Piter Abdullah mengatakan memang sudah seharusnya sertifikasi halal menjadi kewenangan pemerintah sekaligus menjadi sumber penerimaan bukan pajak. Sementara wewenang Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah memutuskan menyatakan halal atau tidak yang berdasarkan informasi yang didapatkan dari lembagapenilai.

“Dengan demikian, sertifikat halal nantinya melibatkan setidaknya tiga pihak, yaitu lembaga penilai, MUI, dan pemerintah,” ujar Piter kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Minggu (24/11).

Lanjut Piter, dengan sistem tersebut, maka bisa memberikan kepastian bagi para pengusaha. Artinya tidak ada monopoli oleh satu pihak. “Jadi lebih menguntungkan bagi pengusaha, sepanjang semuanya berjalan sesuai dengan prosedur,” pungkas Piter.

Sebelumnya sertifikasi produk halal dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI). Namun, per 17 Oktober 2019, kewenangan itu sepenuhnya berada di tangan pemerintah melalui BPJPH Kementerian Agama. BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah. Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden.

Lembaga ini berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, termasuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH. Selain itu, menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk, serta meregistrasi sertifikat halal pada produk luar negeri. BPJPH juga berwenang melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal.

(din/fin)

  • Dipublish : 25 November 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami