Setelah Hapus IMB, Pemerintah Akan Hapus AMDAL

Ilustrasi
Ilustrasi
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Pemerintah tengah fokus dalam pembenahan investasi di daerah. Pasalnya setelah mengeluarkan wacana penghapusan Izin Mendirikan Bangunan (IBM), selanjutnya berencana menghapus Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Sebagai gantinya, pemerintah akan mengeluarkan omnibus law. Omnibus law sendiri adalah metode atau konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum (umbrella act).

Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Abdul Kamarzuki mengatakan, Amdal tidak diperlukan lagi karena dalam penyusunan tata ruang baik melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) aspek-aspek mengenai Amdal sudah dipertimbangkan.

“Jadi pengusaha cukup memastikan bahwa bangunan yang hendak dibangun sesuai dengan ketentuan tata ruang, dan memastikan pengusaha terkait merupakan pihak yang menguasai tanah tersebut,” ujar Abdul di Jakarta, kemarin (9/1).

Nah, setelah kedua persyartaan tersebut dipenuhi, maka pengusaha sudah boleh membangun tempat usahanya sesuai dengan ketentuan.

Namun, kata Abdul, saat ini pemeirntah daerah tengah menyempurnakan RDTR wilayanya agar pembangunan tanpa Amdal bisa diiplementaskan. Adapun, salah satu aspek penataan ruang yang perlu disempurnakan adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

“Saya mengakui sendiri bahwa RDTR masih kurang. Oleh karena itu kami bersama KLHK sudah ada produk RDTR nantinya kalau poin-poinnya sudah dipenuhi semua maka nanti bisa tanpa Amdal,” kata Abdul.

Lanjut ABdul, untuk mempersingkat pembuatan RDTR, Kementerian ATR/BPN telah membuat aplikasi penyusunan RDTR yang saat ini sedang disosialisasikan kepada pemerintah daerah.

Melalui aplikasi tersebut, Abdul berharap ke depan penyusunan RDTR sudah 80 persen otomatis melalui sistem dan 20 persen sisanya dilaksanakan secara manual oleh pemerintah daerah terkait.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Muhamad Hudori mengatakan bahwa tahun ini terdapat 57 daerah yang penyusunan RDTR-nya dibantu oleh pemerintah pusat melalui Kementerian ATR/BPN.

Dari 1.838 wilayah yang perlu disusun RDTR-nya, baru 51 yang sudah ditetapkan dan dijadikan peraturan daerah (Perda). “Ini yang ke depan perlu dikejar oleh pemerintah daerah karena RDTR-kan kewenangan daerah,” ujar Hudori.

Terpisah, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda meminta pemerintah untuk tetap mempertahankan Amdal karena demi terjaganya lingkungan sekitar.

“Sebaiknya dipertimbangkan dengan matang persyaratan Amdal ini karena berkaitan dengan pencemaran lingkungan. Seharusnya sih masih ada namun peraturannya yang diperbaiki sehingga tidak ada oknum yang bermain di semua persyaratan investasi,” ujar Huda kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (9/10).

Huda melihat, sampai saat ini masih saja terjadi praktik-praktik korupsi di daerah terkait demi memudahkan kelancaran perizinan pembangunan tempat usaha.

“Di daerah saya lihat masih banyak praktik-praktik suap dan lainnya untuk kelancaran persyaratan. Maka dari itu pertahanin Amdal namun perbaiki sisi implementasi persyaratan Amdalnya,” tukas dia. (fin)

 

Sumber: fin.co.id

  • Dipublish : 10 Oktober 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami