Show of Force TNI-Polri Berlebihan

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Pelantikan Joko Widodo – Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2019-2024 di Gedung DPR/DPD/MPR pada Minggu (20/10)berjalan lancar tanpa gangguan. Tak ada aksi unjukrasa yang mewarnai pelantikan tersebut.

Dalam pengamanan acara kenegaraan tersebut sebanyak 30 ribu personel gabungan TNI-Polri dikerahkan berikut alutsista seperti pesawat tempur F16 Fighting Falcon, pesawat intai Boeing B737, pesawat terbang tanpa awak (PTTA), pesawat VVIP/VIP, pesawat angkut C130 Hercules dan CN295, helikopter VVIP/VIP dan SAR, radar pertahanan udara, dan rudal anti serangan udara, tank Anoa dan lainnya.

Selain itu, Kapolri juga mengeluarkan diskresi tak mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) bagi pihak yang ingin menggelar unjuk rasa mulai menjelang hingga saat pelantikan Presiden terpilih berlangsung.

Pengamat Terorisme UIN Syarief Hidayatullah Zaki Mubarok menilai show of force yang dilakukan TNI dan Polri dalam mengawal jalannya pelantikan terkesan berlebihan. Seakan-akan negara dalam kondisi yang darurat.

Terlebih larangan aksi unjuk rasa. Padahal hal menyampaikan pendapat dilindungi UU sebagai ekspresi demokrasi. Jadi, harusnya beri pengamanan bukan malah melarangnya.

“Itulah salah kaprahnya. Tugas polisi itu untuk memberi pengamanan, sebab unjuk rasa dilindungi oleh UU sebagai bagian ekspresi berdemokrasi. Jadi, jangan malah melarang kecuali negara dalam keadaan bahaya. Ini kan tidak,” ungkap Zaki saat dihubungi Fajar Indonesia Network, Minggu (20/10).

Menurutnya, munculnya penyusup saat aksi unjuk rasa adalah bagian dari tugas polisi untuk mendeteksinya.

“Lagipula, menurut saya semua kondisi itu bisa disusupin perusuh, tidak hanya unras. Maka dari itu, polisi sudah harus membantu supaya tidak ada penyusupan dengan cara deteksi dini. Dan ini tugas intelijen aparat, baik polisi maupun BIN,” kata Zaki.

Lebih lanjut, diakui Zaki, tugas-tugas deteksi dini untuk menghindari terjadinya kekacauan di negeri ini tak hanya soal aksi unjuk rasa, melainkan beberapa konflik dan kasus-kasus yang melibatkan rakyat memang bagian kerja intelijen, terutama BIN.

Dan jika melihat beberapa kasus kerusuhan yang terjadi belakangan, diakui Zaki, seperti di Wamena, demo mahasiswa berujung anarkis dan tewaskan beberapa mahasiswa, sampai penyerangan ke Menko Polhukam menunjukan kerja intelijen Polri dan BIN lemah.

“Kasus-kasus yang terjadi itu tugas intelijen, dan kalaupun mereka bekerja dengan baik tak akan terjadi. Jadi, kenapa salahkan masyarakat sampai melarang yang menjadi haknya ini sesuai UU,” ujarnya.

Zaki menuturkan, dengan berbagai kasus dan konflik yang terjadi itu pihaknya berharap agar intelijen aparat keamanan di tanah air bisa meningkatkan kualitas dan kapasitasnya, bukan malah menghilangkan hak konstitusi warganegara, khususnya BIN yang tiga tahun terakhir ini anggarannya naik tiga kali lipat.

“Ya, sejak tiga tahun terakhir ini anggaran BIN naik 300 persen, sudah seharusnya dapat semakin meningkatkan kapasitasnya sehingga kasus-kasus yang terjadi belakangan tidak lagi terulang,” tuturnya.

“Dengan peningkatan anggaran itu, jangan malah membuatnya larut berpolitik. Masyarakat melihat, saat ini BIN kental nuansa politiknya dalam beberapa tahun terakhir sebab ini bisa menggerus profesionalisme sebagai unsur terdepen intelijen negara,” sambungnya.

Terakhir, Zaki berharap, baik Polri dan BIN maupun sejumlah aparat keamanan di negeri ini bisa menjauhkan diri dari perpolitikan, sehingga bisa bekerja secara profesional demi negara dan bangsa, sekarang itu harapan masyarakat tanah air.

“Ya, semoga dua institusi ini makin profesional bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara yang tentunya jadi harapan masyarakat. Marwah dan integritas harus dijaga, jangan sampai 2 institusi terseret-seret dengan kepentingan-kepentingan politik. Apalagi bekerja hanya untuk kekuatan atau kelompok politik tertentu,” pungkasnya.

Pada Minggu (20/10) pagi sebelum pelaksanaan pelantikan Presiden, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanjo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian bersama pejabat utama TNI-Polri melaksanakan pengecekan kesiapan pengamanan.

Rombongan ini mengeceknya dengan cara berkeliling di sejumlah ruas jalan, mulai dari ruas jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Sudirman, hingga sekitar komplek parlemen memastikan personelnya siap mengawal pelantikan Jokowi-Ma’ruf sebagai Presiden dan wakil Presiden.

Pada kesempatan itu, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menyampaikan, dikresi institusinya untuk tidak keluarkan izin aksi unjuk rasa (unras) diberlakukan hanya sampai pelantikan usai, sehingga setelah itu akan mengizinkan kembali aksi unjuk rasa.

“Polri pada umumnya, tidak pernah melarang unjuk rasa sepanjang berjalan damai. Kami juga kan ikuti aturan yang ada. Yang nggak boleh kan demo anarkis,” kata Kapolri dalam kegiatan pengecekan personel pengamanan.

Menurut Tito, unjuk rasa adalah hak bagi setiap warga negara. Namun demikian, diakui Tito, jajarannya akan mengambil tindakan bila kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum tersebut dibumbui anarkisme.

“(Unras) itu hak warga negara untuk sampaikan pendapat. Yang nggak boleh itu (unjuk rasa) anarkistis, kami tindak. Kalau ada yang anarkistis, kami tindak secara proporsional,” tegas Tito.

Sementara Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan telah mengerahkan helikopter, pesawat Boeing, dan pesawat tanpa awak (drone) untuk memantau situasi di seluruh titik krusial di wilayah Jakarta saat pelantikan Presiden RI dan Wakil Presiden RI.

Alutsista TNI tersebut nantinya akan dilaporkan secara langsung ke posko pengamanan di Jalan Merdeka Barat.

Sehingga, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka dapat segera diambil tindakan yang tepat oleh TNI-Polri.

“Sehingga seluruh aparat TNI Polri dapat memantau realtime wilayah-wilayah yang dianggap kritis. Kekuatan-kekuatan lain yang kita kerahkan juga pesawat tanpa awak terus mengawasi di seluruh wilayah ibukota terhadap ancaman-ancaman yang mungkin terjadi dan semuanya dilaporkan ke posko utama di Merdeka Barat,” kata Hadi di Graha Jala Puspita Jakarta Pusat pada Minggu (20/10/2019) pagi.

Sebelumnya, sejumlah alutsista dikerahkan TNI AU dalam rangka mengamankan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI.

Tiga unit helikopter turut bersiap di acara pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 di Komplek Gedung Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2019).

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara TNI Marsma TNI Fajar Adriyanto menyebutkan alutsista itu antara lain pesawat tempur F16 Fighting Falcon, pesawat intai Boeing B737, pesawat terbang tanpa awak (PTTA), pesawat VVIP/VIP, pesawat angkut C130 Hercules dan CN295, helikopter VVIP/VIP dan SAR, radar pertahanan udara, dan rudal anti serangan udara.

(Mhf/gw/fin)

 

Sumber: fin.co.id

  • Dipublish : 21 Oktober 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami