Sikat Penyelewengan Bansos

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Polri menemukan sejumlah kasus penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) terkait COVID-19. Kasus-kasus tersebut tengah ditangani Satgas Khusus Pengawasan Dana COVID-19.

Karo Penmas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono mengatakan Satgas Khusus Pengawasan Dana COVID-19 menemukan delapan kasus penyelewengan dana bansos. Enam tengah ditangani di wilayah Polda Sumatera Utara (Sumut).

“Dari informasi yang masuk, ada enam kasus di Polda Sumut, dua kasus di Polda Banten. Proses masih berlanjut,” katanya, Jumat (19/6).

Dari delapan kasus tersebut, lanjut Awi, ada kasus yang kerugiannya kecil dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan atau mediasi.

“Misalnya ada pemotongan Rp100 ribu, Rp150 ribu. Itu diselesaikan. Kami berharap (penyaluran) bansos ini tepat sasaran. Kalau bisa mediasi jika kerugiannya kecil. Dikembalikan (dana kerugian),” katanya.

Sementara untuk kasus dengan kerugian cukup besar masih dalam penyelidikan.

“Yang ditangani Polres Simalungun, juga adanya manipulasi timbangan bansos, dipotong 2 kilogram bansos. Masih diselidiki prosesnya termasuk (masih didalami) kerugian, data penerima bansos,” katanya.

Tidak hanya Polri dengan satgasnya, KPK meminta agar masyarakat berpartisipasi dalam mengawasi bansos. Komisioner KPK Nurul Ghufron meminta masyarakat bisa berpartisipasi membantu penegak hukum mengawasi penyaluran bansos. Dia mengatakan KPK telah membuat aplikasi JAGA Bansos.

“(KPK) telah membuat aplikasi untuk mekanisme laporan yang disalurkan ke pemerintah kalau ada penyimpangan. Ada kepentingan mau Pilkada. Itu bisa dilaporkan menggunakan JAGA Bansos,” katanya.

Ghufron mengatakan ada potensi korupsi dalam pemberian bantuan sosial kepada warga terdampak COVID-19. Misalnya berupa seseorang yang berhak menerima, tetapi tidak menerima begitu juga sebaliknya.

Lalu, modus pengurangan bantuan berupa beras dua kilogram menjadi satu kilogram atau uang tunai dari Rp 600 ribu menjadi Rp 300 ribu.

“Selama ini bantuan sosial sangat besar. Itu titik yang kami awasi,” tuturnya.

Untuk mencegah pelanggaran pemberian bansos, KPK telah menerbitkan Surat Edaran KPK Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data non-DTKS dalam pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat.

Selain itu, Surat Edaran dan Surat Dinas KPK Nomor B/1939/GAH.00/01-10/04/2020 tentang Penerimaan Sumbangan/Hibah dari Masyarakat oleh Lembaga Pemerintah.

“Sumbangan sosial atau sukarela untuk COVID-19 bukan merupakan gratifikasi. Tidak perlu dilaporkan ke KPK. KPK meminta penerima perlu didata, dapat darimana (bantuan,-red), disalurkan kepada siapa. Agar tertib akuntabilitas,” kata dia.

Selain pemberian bantuan sosial kepada warga, potensi korupsi juga bisa terjadi dalam pengadaan barang/jasa dan penganggaran.

“Silakan laksanakan sebagaimana peraturan perundang-undangan peraturan presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat,” ujarnya.

“Itu prosedur yang penting ketika pengadaan barang dan jasa. Tidak ada kongkalikong atau permufakatan. Tidak ada kesepakatan bersama yang bisa menimbulkan kerugian,” lanjutnya.

Mantan Komisioner KPK, Bambang Widjojanto mengungkap saat ini ada potensi penyalahgunaan bansos untuk kepentingan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

“Pilkada ditunda sampai Desember membuka ruang untuk eksploitasi dana yang dipakai untuk COVID-19 atau seharusnya (penggunaan dana,-red) Covid-19,” katanya.

Ada sekitar 200 calon petahana yang akan maju dalam Pilkada Serentak 2020.

“Yang paling menarik ada lebih dari 200 itu petahana ikut kembali di dalam Pilkada. Itu artinya ada potensi dana yang dipakai akan digunakan bukan sekedar bansos,” ujarnya.

Sebelumnya Kapolri Jenderal Pol Idham Azis menegaskan Polri siap menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo untuk menindak tegas pihak-pihak yang berani menyelewengkan dana yang digelontorkan Pemerintah untuk membantu perekonomian warga di tengah pandemi COVID-19.

“Tindak tegas oknum pejabat yang nekat melakukan tindak pidana korupsi di tengah pandemi corona,” katanya.

Kapolri Idham mengatakan bahwa Korps Bhayangkara telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang dipimpin Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo.

“Presiden sudah mempermudah proses pencairan dana COVID. Awas, siapa saja yang ingin bermain curang, akan saya sikat! Hukumannya sangat berat,” tegasnya.(gw/fin)

  • Dipublish : 20 Juni 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami