Sistem Zonasi PPDB 2020 Perlu Dikaji Kembali

Ilustrasi
Ilustrasi
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Kebijakan pendidikan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 perlu dikaji kembali. Pasalnya, kebijakan tersebut dinilai masih perlu kajian dan riset mendalam untuk efektivitas penerapannya.

Pendiri Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK), Najelaa Shihab menilai bahwa kebijakan pendidikan sistem zonasi perlu kajian dan riset mendalam untuk mengevaluasi efektivitas penerapannya di Indonesia.

“Kebijakan ini apakah efektif dan berdampak atau memang mencapai tujuan. Saya rasa kebijakannya itu memang belum dianalisa dengan cukup dalam,” kata Pegiat Pendidikan, Najelaa Shihab, Selasa (10/12)

Terlebih lagi Najelaa menilai, tarik ulur pro dan kontra kebijakan zonasi belum menemui titik temu jika hanya berkutat dalam perdebatan penting atau tidaknya sistem tersebut. Untuk itu, yang diperlukan adalah riset kajian mendalam berdasarkan hasil temuan di lapangan.

“Rekomendasi kami memang ada asesmen yang menyeluruh tentang kebijakan ini, karena pada akhirnya kita membuat kebijakan berdasarkan hasil rapat dan asumsi, tanpa riset yang didukung oleh data lapangan,” ujarnya.

Di sisi lain, Najelaa melihat manfaat kebijakan ini bisa dirasakan di masa mendatang. Dampak yang paling terasa adalah soal pemerataan kualitas pendidikan.

“Kebijakan zonasi untuk tujuan jangka panjang dan kami percaya bisa mendukung pemerataan kesempatan pendidikan. Tetapi mengenai peran pusat dan ketentuan kebijakan pusat dan ada di bawah kendala daerah dan berkaitan dengan desentralisasi pendidikan itu kita perlu kaji lebih dalam,” tuturnya.

Wasekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Satriwan Salim mengaku khawatir apabila kebijakan PPDB dengan sistem zonasi dihilangkan. Menurutnya, dengan adanya zonasi pendidikan menjadi lebih merata dan membuat daerah lebih banyak berbenah.

“Zonasi adalah kebijakan yang mementingkan hak-hak siswa, terlebih menjadi pintu masuk perbaikan kualitas pendidikan secara nasional. Oleh sebab itu, FSGI berharap kebijakan ini akan terus ada ke depannya,” katanya.

Satriawan menambahkan, meski dalam pelaksanaannya PPDB zonasi memang menimbulkan berbagai kontroversi. Namun, hal itu bukan berarti kebijakan ini harus dihapus.

“Kebijakan soal zonasi ini harus diperbaiki dan dievaluasi apa saja yang menjadi masalah,” ujarnya.

Menurut Satriawan, dengan adanya PPDB zonasi semua anak memiliki kesempatan sekolah yang sama. Pemantauan anak pun lebih mudah, karena tidak jauh dari rumah.

“Apabila ada daerah yang kekurangan sekolah atau kekurangan siswa maka bisa menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan pendidikan,” terangnya.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI juga meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk melanjutkan kebijakan zonasi, guna membenahi berbagai standar nasional pendidikan di Indonesia.

“Zonasi ini untuk membangun kualitas pendidikan, untuk meratakan guru, meratakan sarana dan prasarana. Ini harus dimulai,” kata Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti.

Retno mengusulkan, agar pendekatan zonasi tidak hanya digunakan untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), tetapi juga untuk membenahi berbagai standar nasional pendidikan, mulai dari kurikulum, sebaran guru, sebaran peserta didik sampai dengan kualitas sarana prasarana.

“Penerapan sistem zonasi pendidikan perlu dilakukan untuk pemerataan pendidikan yang berkualitas sehingga diharapkan dapat mengatasi persoalan ketimpangan di masyarakat,” imbuhnya.

Pengamat Pendidikan, Doni Koesoema menyarankan agar sistem zonasi tetap diteruskan untuk PPDB 2020 meski masih banyak kekurangan. Menurutnya, PPDB berbasis zonasi masih sangat relavan untuk tahun ajaran 2020 dan harus tetap dipertahankan.

“Terkait kekurangan-kekurangan yang ada pada sistem zonasi tersebut tetap wajib diperbaiki atau disempurnakan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) Kemendikbud, Ade Erlangga mengatakan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) masih membahas masalah PPDB zonasi.

“Keputusan soal apakah PPDB zonasi akan diterapkan atau tidak masih dikaji dan nanti akan kita sampaikan ke publik kalau sudah,” katanya.

(fin)

  • Dipublish : 11 Desember 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami