Soal Pasal Karet UU ITE, Mahfud: Mari Kita Revisi

Menko Polhukam Mahfud MD. (Humas Kemenko Polhukam/Antara)
Menko Polhukam Mahfud MD. (Humas Kemenko Polhukam/Antara)
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Jakarta– Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo agar lebih selektif dalam memproses laporan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sebab, UU tersebut dianggap terdapat pasal karet yang bisa disalahgunakan.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah akan membuka opsi merevisi UU ITE. Apabila UU tersebut dianggap berpotensi disalahgunakan.

“Pemerintah akan mendiskusikan inisiatif untuk merevisi UU ITE,” ucap Mahfud melalui akun twitter resminya @mohmahfudmd, Selasa (16/2).

Mahfud menuturkan, pada 2007-2008, banyak pihak yang mengusulkan untuk dibuat UU ITE. Hingga akhirnya UU berhasil disahkan. Namun, apabila seiring berjalannya waktu, UU tersebut dianggap berpotensi merugikan, maka pemerintah membuka opsi untuk dilakukan revisi.

“Jika sekarang UU tersebut dianggap tidak baik dan memuat pasal-pasal karet mari kita buat resultante baru dengan merevisi UU tersebut. Bagaimana baiknya lah, ini kan demokrasi,” imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga meminta Kapolri untuk meningkatkan pengawasan agar implementasi terhadap penegakan UU ITE tersebut dapat berjalan secara konsisten, akuntabel, dan menjamin rasa keadilan di masyarakat.

 

“Negara kita adalah negara hukum yang harus menjalankan hukum yang seadil-adilnya, melindungi kepentingan yang lebih luas, dan sekaligus menjamin rasa keadilan masyarakat,” ujar Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut kepala negara menuturkan pandangannya bahwa belakangan ini banyak masyarakat yang saling membuat laporan dengan menjadikan UU ITE sebagai salah satu rujukan hukumnya. Hal ini sering kali menjadikan proses hukum dianggap kurang memenuhi rasa keadilan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Jokowi memerintahkan Kapolri Sigit beserta seluruh jajarannya untuk lebih selektif dalam menyikapi dan menerima pelaporan yang menjadikan undang-undang tersebut sebagai rujukan hukumnya.

Namun, apabila keberadaan undang-undang tersebut dirasakan belum dapat memberikan rasa keadilan, Presiden Jokowi bahkan menegaskan akan meminta kepada DPR untuk bersama merevisi UU ITE sehingga dapat menjamin rasa keadilan di masyarakat. (jp)

  • Dipublish : 16 Februari 2021
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami