Soal RUU Cipker, Baleg DPR: Kita Tidak Kejar Tayang

Sekretaris Fraksi PPP sekaligus Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi memastikan, DPR selalu melibatkan masyarakat dalam pembahasan draf Rancangan Undang Undang Cipta Kerja. (dok Jawapos.com)
Sekretaris Fraksi PPP sekaligus Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi memastikan, DPR selalu melibatkan masyarakat dalam pembahasan draf Rancangan Undang Undang Cipta Kerja. (dok Jawapos.com)
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA,– Sekretaris Fraksi PPP sekaligus Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi memastikan, DPR selalu melibatkan masyarakat dalam pembahasan draf Rancangan Undang Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) atau Omnibus Law.

Pernyataan itu disampaikan Baidowi atau akrab disapa Awiek itu menjawab tudingan pihak yang menyebut DPR tidak melibatkan masyarakat dalam membahas Omnibus Law.

“Kami melakukan rapat kerja secara terbuka. Beberapa waktu lalu kami undang MUI, Muhammadiyah, PBNU, khususnya terkait pembahasan klaster jaminan produk halal. Kami undang sesuai ranahnya masing-masing,” kata Awiek dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Kamis (18/6).

Awi mengatakan, pembahasan RUU Cipta Kerja oleh Panja di Badan Legislasi DPR tidak kejar tayang, bahkan permintaan penundaan pembahasan klaster ketenagakerjaan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) diamini oleh DPR.

“Sekarang terus pembahasan. Klaster yang kita bahas tidak berurutan. Klaster yang siap saja. Kita dulukan yang mudah-mudah. Kemarin baru bahas soal UMKM,” katanya.

Awiek menjelaskan, pembahasan RUU Cipta Kerja klaster Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan UMKM, serta klaster Perkoperasian harus memberikan manfaat, kemudahan izin, dan diharapkan mendorong kemajuan UMKM di Indonesia.

“Di bidang UMKM, kemudahan perizinan ini yang paling utama. Biasanya UMKM itu harus mengurus hingga tiga izin, kita upayakan melalui RUU Cipta Kerja cukup satu izin tapi mencakup semua, termasuk SNI dan sertifikat halal,” ungkapnya.

Selain kemudahan perizinan berusaha, dibahas juga pembinaan dan pengembangan UMKM serta insentif fiskal dan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil.

“Bagi kami intinya adalah semangatnya melindungi UMKM,” pungkasnya. (jp)

  • Dipublish : 18 Juni 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami