Solar Langka di Makassar, Dinas ESDM: Kuota Dikurangi 11 Persen

Ilustrasi dispenser premium dan solar di salah satu SPBU (dok. JawaPos.com)
Ilustrasi dispenser premium dan solar di salah satu SPBU (dok. JawaPos.com)
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Jaringanmedia.co.id, MAKASSAR — Penyebab kuota BBM Solar langka ternyata karena kuota yang diberikan berkurang pada penetapan di Triwulan (TW) IV/2021. Setiap daerah menerima jumlah yang berbeda-beda.

Proses distribusi harus berkeadilan agar BBM subsidi dengan harga Rp 5.150 itu tepat sasaran.

Kepala Bidang Pengawasan Pengendalian Dinas ESDM Sulsel, Jamaluddin mengungkapkan, pengurangan kuota paling besar terjadi di Makassar, yakni dari 136,263 kilo liter (kuota TW III), pada perubahan menjadi 120,678 kilo liter (Kuota TW IV), atau berkurang sekitar 11,44 persen.

Selain Makassar, di Kota Parepare juga dilakukan pengurangan, kuota Solar juga dikurangi dari sebelumnya sebesar 27,434 kilo liter menjadi 19,672 kilo liter.

“Kuota yang disediakan beda untuk tiap SPBU di masing-masing daerah. Ada yang berkurang tapi ada yang bertambah juga,” ujarnya, Minggu (17/10/2021).

Jamaluddin menjelaskan, pengurangan kuota dilakukan terhadap SPBU di dua kota tersebut lantaran realisasinya pada Triwulan III melebihi kuota yang seharusnya direalisasikan.

“Memang kalau dilihat dari realisasi sampai September sudah di atas normal dari kuota, makanya dilakukan pengurangan,” ucapnya.

Ia menyebut, misalnya di Makassar, pada bulan September persentase tercatat 41,45 persen. Sementara di Pare-pare, persentasenya 42,22 persen.

Jama menegaskan, meski dua kota besar di Sulsel itu dikurangi namun untuk daerah lainnya di Sulsel tetap stabil. Bahkan ada yang kuotanya ditambahkan.

Olehnya, untuk menjawab persoalan kelangkaan Solar ini, pihaknya akan melangsungkan pertemuan dengan stakeholder terkait.

“Rencana, Selasa kami rakor dengan kabupaten/kota dan Pertamina menyikapi hal itu, nanti nunggu laporan dari mereka,” tandasnya.

Ditegaskan Jamaluddin, masalah ini sangat membutuhkan pengawasan secara bersama dari pemerintah kabupaten/kota, agar tepat sasaran.

Senior Supervisor Communication & Relations Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Taufiq Kurniawan menjelaskan kuota pada triwulan IV/2021 lebih rendah dibanding triwulan III/2021 kemarin. Sehingga terjadilah kelangkaan Solar.

“Kita tidak punya wewenang untuk mengatur kuota, itu BPH Migas yang punya wewenang. Kami hanya menyalurkan kuota yang diberikan, secara proporsional,” ucap Taufiq. (fajar/jm)

  • Dipublish : 18 Oktober 2021
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami