Soroti Polemik Billing Shock, DPR Desak PLN Perbaiki Pola Komunikasi

Petugas mengecek meteran listrik di Rusun Benhil, di Jakarta, Kamis (2/4/2020 (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
Petugas mengecek meteran listrik di Rusun Benhil, di Jakarta, Kamis (2/4/2020 (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Pola komunikasi antara PLN dan konsumen menjadi sorotan DPR. Akibatnya, muncul polemik saat terjadi lonjakan tagihan listrik (billing shock).

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan PLN kemarin (17/6), Komisi VII DPR mendesak perusahaan BUMN energi itu memperbaiki pola komunikasinya dengan pelanggan. PLN harus lebih proaktif.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno menilai pola komunikasi PLN kurang baik dalam menjelaskan penyebab tagihan listrik yang melonjak kepada konsumen. Dia juga menuntut PLN memberikan penjelasan yang masuk akal kepada masyarakat. Terlebih, billing shock terjadi di tengah situasi pandemi. ”Masyarakat lagi susah, kaget dengan lonjakan tagihan. Jadi, tolong dari PLN jangan sampai ada kata-kata bahwa masyarakat tentu bekerja dari rumah, banyak yang nonton drama Korea, nggak usah, Pak. Itu kan bahasa-bahasa yang nonsains, Pak,” katanya.

Anggota Komisi VII dari Fraksi Demokrat Sartono Hutomo juga mempertanyakan sikap PLN yang tak memberikan penjelasan terlebih dahulu perihal billing shock terjadi karena petugas yang tak bisa mencatat meteran ke rumah warga. PLN didorong untuk bisa transparan dan terus mengevaluasi kinerjanya.

Komisi VII meminta PLN mencari inovasi agar pencatatan meteran tidak lagi dilakukan secara konvensional. Di luar masalah billing shock, DPR menyoroti keuntungan PLN yang terus tergerus.

Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini meminta maaf apabila komunikasi yang dilakukan belum mampu mengurai persoalan yang terjadi. Menurut dia, pihaknya kesulitan untuk menjangkau 79 juta pelanggan secara bersamaan. ”Komunikasi yang kami lakukan hanya melalui media dan media sosial, tetapi belum bisa menjangkau seluruh masyarakat,’’ jelasnya.

Ke depan, dia berjanji menyosialisasikan penghitungan tagihan listrik, terutama kepada masyarakat yang belum terjangkau akses internet. PLN juga akan memasang pemberitahuan di setiap kantor PLN di daerah.

Zulkifli kembali menegaskan bahwa kenaikan tagihan listrik masyarakat terjadi karena adanya skema penghitungan tagihan menggunakan formula pemakaian listrik rata-rata tiga bulan terakhir. ”PLN telah mengambil kebijakan dengan membuat skema angsuran untuk yang mengalami kenaikan di atas 20 persen,’’ jelasnya.

Terkait dengan kinerja perusahaan, Zulkifli memerinci, kuartal I tahun ini PLN merugi hingga Rp 38,8 triliun. Kerugian itu dipicu adanya pelemahan kurs. Pada awal tahun, nilai tukar rupiah sebesar Rp 16.367 per dolar AS. Maka, berdasar pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 10, perusahaan berkewajiban mencatat selisih kurs. ”Itu adalah rugi accounting akibat selisih kurs,” katanya. (jp)

  • Dipublish : 18 Juni 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami