Sri Mulyani: Ekonomi Enggak Mungkin Bangkit Tanpa Sektor Swasta Pulih

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (kiri) bersama Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara (kanan), Rabu (29/7). (dok. Humas Kemenkeu RI)
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (kiri) bersama Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara (kanan), Rabu (29/7). (dok. Humas Kemenkeu RI)
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Pemerintah telah menggulirkan banyak stimulus untuk program penanganan Covid-19, baik di bidang kesehatan, ekonomi, maupun perlindungan sosial. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menuturkan, anggaran yang dialokasikan untuk program penanganan Covid-19 ini mencapai Rp 697 triliun.

Namun lanjutnya, sebenarnya seluruh instrumen dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah juga digunakan untuk penanganan Covid-19. Artinya, tidak hanya program yang senilai Rp 697 triliun itu.

“Total Perpres, kita harus belanja Rp 2.739 triliun sampai akhir tahun ini,” kata Sri Mulyani dalam penandatanganan perjanjian kerja sama Kemenkeu dan LPEI tentang penjaminan untuk korporasi padat karya, Rabu (29/7).

Dari total belanja tersebut, sebanyak Rp 836 triliun diantaranya merupakan belanja kementerian. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun telah menginstruksikan agar pada semester-II tahun ini, belanja kementerian tersebut bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan, meskipun belanja kementerian digenjot, namun ini tidak akan cukup untuk menggerakkan ekonomi yang terkontraksi. “Meski (pemerintah) menggerakkan (belanja kementerian) ini, (ekonomi) enggak mungkin bangkit tanpa sektor swasta bangkit kembali,” tutur mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Oleh karena itu, pemerintah kembali memberikan dukungan kepada pelaku usaha, kali ini korporasi padat karya, berupa penjaminan untuk pinjaman hingga plafon Rp 1 triliun. Sebelumnya, pemerintah juga telah memberikan banyak stimulus untuk pelaku usaha UMKM dan BUMN.

Dalam kesempatan sama, Ketua DK Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menuturkan, pihaknya mendukung program ini. Hingga 2021, diharapkan program ini dapat mendorong penyaluran pinjaman korporasi hingga Rp 100 triliun.

“Ini bukan saja korporasi yang didorong, tapi sekaligus memberikan ruang bagi perbankan. Karena tanpa insentif, para pengusaha ini kurang gregetnya,” ucap Wimboh. (jp)

  • Dipublish : 29 Juli 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami