Stafsus Belum Lapor LHKPN

Ilustrasi
Ilustrasi
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) teranyar. Tingkat kepatuhan LHKPN para penyelenggara negara masih terbilang rendah. Hanya menyentuh angka 38,90%.

Pelaksana Tugas Juru Bicara bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding mengatakan, berdasarkan data per 20 Februari 2020 baru sekitar 138.803 dari total 356.854 wajib lapor yang telah menyerahkan LHKPN kepada KPK. Angka tersebut merupakan kepatuhan penyelenggara negara secara nasional di tingkat eksekutif, yudikatif, legislatif, maupun BUMN dan BUMD.

“KPK mengimbau penyelenggara negara untuk segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebelum batas waktu pelaporan periodik yaitu 31 Maret 2020,” ujar Ipi kepada wartawan, Jumat (21/2).

Ipi merincikan, terdapat total 13 Staf Khusus (Stafsus) Presiden yang tercatat memiliki kewajiban melaporkan LHKPN. Tujuh stafsus milenial atau yang baru menjabat penyelenggara negara terkualifikasi sebagai wajib lapor khusus yang diharuskan menyerahkan LHKPN paling lambat tiga bulan setelah dilantik. Ipi menyatakan, keseluruhannya telah melaporkan LHKPN.

Sementara, enam Stafsus Presiden lainnya terkualifikasi sebagai wajib lapor periodik yang diharuskan melaporkan LHKPN paling lambat pada 31 Maret 2020 mendatang. Dikatakan Ipi, empat stafsus wajib lapor periodik di antaranya belum melaporkan LHKPN ke KPK.

“Sedangkan untuk delapan orang Stafsus Wakil Presiden tercatat satu dari tiga wajib lapor periodik telah menyampaikan laporan hartanya. Sedangkan, lima orang Stafsus Wapres lainnya merupakan wajib lapor khusus dengan batas waktu 24 Februari 2020,” kata Ipi.

Sementara untuk Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres), kata Ipi, terdapat sembilan penyelenggara negara yang terkualifikasi wajib lapor. Dua di antaranya wajib lapor periodik, sedangkan tujuh lainnya wajib lapor khusus dengan batas waktu pelaporan 12 Maret 2020 dan sejauh ini belum melaporkan LHKPN.

Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono memastikan ia dan rekan-rekan sesama stafsus akan menyerahkan LHKPN ke KPK.

“Saya sudah lapor,” katanya di gedung Sekretariat Kabinet, Jakarta.

“Kemarin sepertinya ada pendapat yang belum ‘clear’, apakah mau bareng sama SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) atau dihitung dari sejak pertama kali diangkat, kalau dihitung dari diangkat, kan ada yang diangkatnya tidak sama, berarti jatuh temponya beda-beda dong?” tambah Dini.

Sementara batas waktu pelaporan SPT Pajak adalah 31 Maret.

“Tapi kita karena kemarin dimintanya tanggal 20 Februari ya kita ikuti, tapi mungkin masih ada yang sisa, tapi kalau secara peraturannya LHKPN ya diserahkan 31 Maret,” ungkap Dini.

Sementara Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar berpandangan, seluruh pejabat yang menerima gaji dari negara sebaiknya diwajibkan melaporkan LHKPN kepada KPK meski tidak terkualifikasi terhadap penyelenggara negara.

Ia menilai, sepanjang posisinya strategis maka seharusnya diwajibkan melaporkan harta kekayaan agar tidak terjadi konflik kepentingan.

“Ya semua yang mendapatkan gaji dari negara harus melsporkan LHKPN walaupun staf khusus tidak termasuk dalam pengertian penyelenggara negara. Tapi karena posisinya yang strategis juga agar tidak tetjadi konflik kepentingan maka diwajibkan,” tutur Fickar kepada Fajar Indonesia Network (FIN). (riz/gw/fin)

  • Dipublish : 22 Februari 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami