Stafsus Milenial Hamburkan Anggaran Negara

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Penunjukan tujuh staf khusus Presiden Joko Widodo dari kalangan milenial dianggap pemberosan. Sebab beberapa yang diangkat hanya bertugas untuk memberikan opini.

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyayangkan penunjukan 7 stafsus milenial tersebut. Dia menilai beberapa orang diantaranya adalah sosok yang sudah mengabdi di lingkungan masyarakat dan hanya bertugas untuk memberikan opini. Seharusnya Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mencari ahli-ahli profesional dan tidak digaji tetap.

“Padahal pekerjaan mereka hanya memberikan opini dan pendapat saja. Kalau hanya itu, lebih baik Presiden dibantu oleh ahli-ahli yang tidak perlu diikat oleh jam kerja, cukup diikat kode etik, tidak perlu diberikan kompensasi puluhan juta,” kata Refly di Kawasan Jakarta Pusat, Minggu (24/11).

Pemberian gaji hingga puluhan juta, menurutnya, menghamburkan anggaran negara. Refly pun menilai para stafsus tersebut tidak perlu dijadikan tetap melainkan diperuntukan untuk honorer saja.

“Anak-anak muda yang jadi stafsus sudah berubah, mungkin mereka dari kalangan orang yang mampu. Belum tentu presiden dapat masukan yang sesuai, mereka kan belum tentu ahli dalam bidangnya,” ungkap Refly.

Berbeda, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera tak mempermasalahkan gaji untuk para stasus milenial tersebut. Dia justru mengkhawatirkan akan tumpang tindihnya kewenangan dengan Kantor Staf Presiden (KSP). Sebab, tanpa ada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang jelas menurut stafsus milenial hanya akan menjadi aksesoris.

“Staf khusus rawan tumpang tindih tupoksinya dengan KSP. Tanpa tupoksi yang jelas, bisa jadi cuma aksesoris. Presiden perlu membuat tupoksi yang jelas,” jelas.

Mardani pun menegaskan, tupoksi itu nantinya harus diumumkan secara terbuka agar masyarakat semua tahu. Karena uang yang digunakan untuk menggaji Stafsus Milenial merupakan uang rakyat Indonesia.

“Harus dan diumumkan secara terbuka. Karena bagaimanapun dana yang digunakan dana publik,” tuturnya.

Gaji Staf Khusus Presiden ditetapkan sebesar Rp 51 juta. Gaji itu merupakan pendapatan keseluruhan dan sudah termasuk di dalamnya gaji pokok, tunjangan kinerja, dan tunjangan pajak penghasilan.

Berbeda dengan menteri dan wakil menteri, Staf Khusus Presiden tidak memperoleh rumah dan kendaraan dinas. Gaji dan tunjangan yang diterima Staf Khusus Presiden sama dengan hak keuangan Staf Khusus Wakil Presiden.

(gw/fin)

  • Dipublish : 25 November 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami