Suap Wahyu, PDI Perjuangan Salahkan MA

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA,– PDI Perjuangan seakan tengah mencari kambing hitam dalam kasus suap yang membelit Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) nonaktif Wahyu Setiawan. Putusan Mahkamah Agung (MA) ditengarai sebagai penyebabnya.

Adian Napitupulu menyebut dugaan suap antara mantan caleg PDI Perjuangan Harun Masiku dan Wahyu Setiawan tak bakal terjadi tanpa adanya putusan MA. Tindak pidana tersebut sebelumnya diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan menetapkan Harun dan Wahyu, serta mantan Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina dan pihak swasta Saeful sebagai tersangka.

Putusan yang memberikan diskresi terhadap pimpinan partai politik (parpol) untuk menunjuk kader terbaik sebagai Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPR itu, disebut politisi PDI Perjuangan itu, sebagai akar dari kasus korupsi ini. Menurut Adian, MA mesti menjelaskan terkait hal tersebut.

“Ya, MA harus jelaskan. Karena menurut saya ini akarnya. Kalo tidak ada keputusan MA itu, tidak akan ada surat dari PDI Perjuangan yang kedua, ketiga, dan sebagainya,” kata Adian dalam diskusi bertajuk ‘Ada Apa di Balik Kasus Wahyu?’ di kawasan Tebet, Jakarta, Minggu (19/1).

Adian mengatakan, putusan itu menumbuhkan harapan dalam diri Harun Masiku untuk menjadi Anggota DPR menggantikan caleg terpilih PDI Perjuangan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu. Sehingga, dugaan praktik suap pun terjadi.

Adian menyebutkan, jika tidak ada putusan MA, maka peristiwa selanjutnya seperti bersuratnya PDIP ke KPU hingga dugaan praktik suap urung terjadi.

“Konstruksi kasusnya, konstruksi persoalannya harus jelas. Lain halnya kalo misal tidak ada keputusan MA lalu tiba-tiba partai buat surat. Tidak ada keputusan MA lalu Harun Masiku tiba-tiba berbuat (suap). Dasarnya keputusan MA,” kata dia.

Adian turut menyoroti tak dijalankannya putusan MA oleh KPU sebagai lembaga yang berwenang menentukan pengganti anggota DPR. Menurut dia, KPU juga harus menjelaskan hal ini sama halnya dengan MA.

“MA harus jelaskan. Kenapa KPU tidak menjalankan itu? KPU harus jelaskan kenapa dia tidak jalankan itu. Ada harapan, ada keinginan kuat di Harun Masiku dia bisa menjadi anggota DPR. Dari mana keinginan itu sementara suara sangat kecil? Keinginan itu, harapan itu karena lahirnya keputusan MA,” tandas Adian.

Anggota Tim Hukum PDI Perjuangan Maqdir Ismail menyatakan, persoalan yang muncul dalam kasus ini diakibatkan oleh keengganan KPU menjalankan putusan MA. Hal ini kata dia, KPU lebih memandang Peraturan KPU (PKPU) lebih tepat dijalankan ketimbang putusan itu.

“Sementara kita menganggap selama ini adalah penafsir tunggal terhadap peraturan di bawah UU itu adalah MA. Ini yang jadi masalah. Mestinya mereka (KPU) yang taat kepada tafsir yang disampaikan oleh MA,” ucapnya.

Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro mengatakan, gugatan yang dilayangkan PDI Perjuangan terkait PKPU Nomor 3 Tahun 2019 yang merupakan aturan pelaksana UU Pemilu, tepatnya terhadap pengujian Pasal 54 ayat (5) huruf k dan l juncto Pasal 55 ayat (3), dikabulkan sebagian.

“Bahwa perolehan suara calon anggota legislatif yang meninggal dunia dan memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan anggota DPR dan DPRD, adalah menjadi kewenangan diskresi dari pimpinan partai politik untuk menentukan kader terbaik yang akan menggantikan calon anggota legislatif yang meninggal dunia tersebut sebagai anggota legislatif,” ujar Andi Samsan saat dikonfirmasi.

Akan tetapi, sambung Andi Samsan, diskresi harus tetap merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wahyu Setiawan pun sebelumnya sempat menjelaskan duduk perkara ini dalam sidang kode etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Ia menuturkan, sedari awal PDI Perjuangan ingin memasukkan Harun di daftar caleg terpilih. Usulan pertama kali diterima KPU pada rapat pleno penetapan caleg terpilih. Saat itu, kata dia, PDI Perjuangan melayangkan usulan caleg terpilih di dapil Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan atau dapil pemilihan Harun Masiku.

Menurutnya, dapil yang memenuhi syarat hanya Kalimantan Barat. Sedangkan dapil Sumatera Selatan tidak dapat dilaksanakan. Sehingga KPU menolak. Saat itu, kata dia, PDI Perjuangan menyampaikan akan meminta fatwa kepada Mahkamah Agung (MA) dan dipersilakan oleh KPU.

Surat kedua pun dilayangkan berikut lampiran fatwa hukum putusan MA terkait PAW. Wahyu menyatakan, KPU lagi-lagi menolak. “Karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seiring surat ketiga yang kemudian menjadi masalah,” ungkapnya. (riz/gw/fin)

  • Dipublish : 20 Januari 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami