Subsidi Energi Turun Rp12 Triliun Tahun Depan

Menter Keuangan Sri Mulyani.
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengusulkan subsidi energi turun sebesar R12,6 triliun di tahun depan. Alasannya, adanya penurunan mintak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP).

“Untuk 2020, belanja negara berubah. Pertama, subsidi energi turun Rp12,6 triliun,” ujar Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (6/9).

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) pemerintah sebelumnya menargetkan subsidi energi Rp137,5 triliun, lalu direvisi turun menjadi Rp125,3 triliun.

“Subsidi turun akibat penurunan ICP dan penajaman sasaran pelanggan 900 VA. Sementara itu, anggaran kurang bayar juta turun,” kata Sri Mulyani.

Lanjut Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, dengan revisi belanja di 2020, maka diproyeksi Rp2.528 triliun dari sebelumnya Rp2.549 triliun. Dengan demikian, asumnya ada selisih Rp11,6 triliun.

“Belanja akan turun Rp11,2 triliun, pendapatan naik Rp11,6 triliun. Dari sisi pembiayaan anggaran sama dengan usulan nota keuangan tidak ada perubahan defisit. Dari perubahan pendapatan dan belanja kami usul ke banggar dan para anggota pertama defisit dipertahankan sesuai RUU,” tutur dia.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Pieter Abdullah mengatakan, usulan Menteri Sri Mulani akan menurunkan pertumbuhan ekonomi di mana saat ini masih stagnan di angka 5 persen.

“Saya tidak sependapat dengan usulan penurunan subsidi energi, karena akan berdampak kepada meningkatnya inflasi dan daya beli masyarakat yang pada ujungnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi,” ujar Pieter kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Jumat (6/9).

Seharusnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang meningkatkan permintaan domestik, bukan sebaliknya mengurangi daya beli.

“Di tengah perlambatan ekonomi global kita memerlukan kebijakan yang dapat mendorong permintaan domestik. Jangan sampai terjadi sebaliknya mengurangi daya beli yang berarti justru menurunkan permintaan domestik,” ucap dia.

Senada dengan Pieter, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati menurunkan subsidi, sebab akan menambah jumlah angka kemiskinan di Indonesia.

“Pemerintah harus sangat berhati-hati dalam penurunan subsidi ini. Hal ini dikarenakan listrik maupun BBM sangat berpengaruh terhadap inflasi dan kemiskinan. Harus benar-benar dihitung dampaknya. Namun secara umum subsidi memang harus diberikan secara tepat agar manfaatnya terasa cepat,” tukas Huda kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Jumat (6/9).

Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja subsidi sampai dengan akhir Juli 2019 tercatat sebesar Rp92,20 triliun. Angka tersebut mencapai 41,10 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN. (din/fin)

 

Sumber: fin.co.id

  • Dipublish : 7 September 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami