Sudah 5 Tahun, KPU Tegaskan Pemerintah Belum Bayar Uang Penghargaan

Plt Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra membenarkan bahwa pemerintah belum membayar penghargaan atau uang purna bakti kepada anggota KPU RI, KPU provinsi dan kabupaten/kota periode 2012-2017. (dok Jawapos.com)
Plt Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra membenarkan bahwa pemerintah belum membayar penghargaan atau uang purna bakti kepada anggota KPU RI, KPU provinsi dan kabupaten/kota periode 2012-2017. (dok Jawapos.com)
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Plt Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra membenarkan bahwa pemerintah belum membayar penghargaan atau uang purna bakti kepada anggota KPU RI, KPU provinsi dan kabupaten/kota periode 2012-2017.

Hal ini dikatakan Ilham, terkait Wakil Ketua Komisi II DPR, Luqman Hakim mendapatkan informasi bahwa uang purna bakti penghargaan Ketua dan Anggota KPU Periode 2012-2017 belum dibayar negara.

“Periode 2012-2017 sudah melakukan pembahasan dan memproses usulan pembayarannya. Uang penghargaan ini seharusnya diberikan setelah penyelenggaraan Pemilu 2014,” ujar Iham kepada wartawan, Selasa (23/3).

Ilham juga menambahkan, pihaknya telah mengusulkan pengajuan uang purna bakti terhadap KPU periode 2017-2022. Namun usulan tersebut sampai saat ini belumlah direspons.

“Periode kami dari awal bertugas sudah mengusulkan pembahasan dan proses usulan pembayaran. Hingga saat ini, masih belum juga terealisasi,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PKB, Luqman Hakim mengungkapkan, uang penghargaan purna bakti kepada Ketua dan KPU Pusat, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia periode 2012-2017 belum dibayarkan pemerintah. Persoalan tersebut belum diselesaikan pemerintah sejak 2017 lalu.

“Tentu saya kaget dan sedih mendengar informasi ini. Ketua dan anggota KPU periode 2012-2017 di seluruh Indonesia telah berjasa besar menyelenggarakan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2014 dan melaksanakan ratusan pemilihan kepala daerah,” kata Luqman.

Luqman mengatakan walaupun saat pandemi Covid-19 ini pemerintah wajib memberikan hak para mantan KPU. Karenanya, Luqman meminta kepada Pelaksana tugas Ketua KPU, Menteri PAN RB, Menteri Keuangan dan Menteri Sekretaris Negara segera berkoordinasi untuk segera menyelesaikan pembayaran tersebut. (jawapos.com)

  • Dipublish : 23 Februari 2021
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami