Surabaya Belum Dapat Status PSBB, Meski Sudah Terapkan Pembatasan

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

SURABAYA – Analisis mendalam masih dikerjakan Pemkot Surabaya sebelum mengajukan status pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Analisis itu meliputi banyak hal, mulai persebaran hingga kesiapan sosial ekonomi serta keamanan di Kota Pahlawan.

Meski begitu, pada praktiknya, penerapan PSBB di Surabaya sebenarnya sudah dijalankan. Di antaranya, meliburkan sekolah-sekolah di berbagai jenjang pendidikan. Selain itu, pembatasan kegiatan di tempat umum, kegiatan sosial keagamaan, hingga kegiatan sosial dan budaya juga diperketat sejak beberapa pekan lalu. Yang belum, pembatasan moda transportasi dan meliburkan kerja di beberapa bidang.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Surabaya M. Fikser menuturkan, saat ini Pemkot Surabaya masih dalam tahap analisis data persebaran virus korona. Termasuk mendeteksi dan menelusuri klaster-klaster berdasar kasus positif Covid-19 yang sudah terungkap.

”Kami juga menganalisis sektor transportasi hingga ekonomi. Dari analisis itu dibuatkan satu kajian sebelum akhirnya dilaporkan ke gubernur dan kementerian (Kementerian Kesehatan, Red),” ujar Fikser kemarin (6/4).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan 9/2020 tentang Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, memang ada data-data yang harus dicantumkan dalam pengajuan status tersebut. Di antaranya, data peningkatan jumlah kasus plus kurva epidemiologi, data persebaran kasus disertai peta sebarannya, serta data transmisi lokal berdasar hasil penyelidikan epidemiologi yang menyebutkan telah terjadi penularan generasi kedua dan ketiga.

Analisis yang harus dilengkapi adalah dokumen kesiapan terkait ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana-prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial, dan keamanan.

Lantaran masih mempersiapkan kajian-kajian tersebut, pemkot belum mendapatkan status PSBB tersebut. ”Surabaya belum menerapkan PSBB itu. Karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah 21/2020 itu ada mekanisme untuk daerah bisa memberlakukan PSBB,” tegas Fikser yang menjadi koordinator protokol komunikasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya.

Yang dilakukan pemkot di 19 titik perbatasan di Surabaya disebut sebagai imbauan. Tidak ada pembatasan kendaraan untuk masuk ke dalam kota. Memang ada beberapa ruas jalan yang ditutup, tapi itu bukan jalan utama atau arteri dan jalan tol.

”Kalau ada jalan alternatif yang ditutup, itu aspirasi spontan dari warga. Kami fasilitasi dengan mengomunikasikan hal tersebut ke pihak-pihak terkait,” ungkap Fikser.

Di pos-pos penjagaan batas kota, ada yang bertugas menyemprot kendaraan yang masuk ke dalam kota. Pengendara pun diminta turun untuk dicek suhu tubuhnya. Para pengendara dari luar kota yang tak punya kepentingan mendesak untuk datang ke Surabaya diminta kembali.

”Sifatnya masih imbauan. Kami imbau mereka ikuti anjuran untuk di rumah saja dulu,” jelas dia.

Sementara itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya hampir menyelesaikan pengecekan dengan menggunakan 620 rapid test atau alat tes cepatyang telah mereka dapatkan dari Kementerian Kesehatan dan Yayasan Buddha Tzu Chi. Alat untuk deteksi awal terkait Covid-19 tersebut sudah disebar ke rumah sakit milik Pemkot Surabaya dan puskesmas. Tes tersebut diprioritaskan untuk tenaga kesehatan dan warga dengan status orang dalam pemantauan (ODP) serta pasien dalam pengawasan (PDP). Dari ratusan rapid test tersebut, tinggal tersisa 92 unit.

”Hasilnya mayoritas negatif. Yang positif ada 12,” ujar Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Surabaya Sri Setyani kemarin.

Orang yang positif akan menjalani tes lebih lanjut dengan tes swab. Tapi, hingga kemarin hasil tes swab tersebut belum diketahui.

”Kepada orang yang dites hasilnya negatif, tetap kami anjurkan agar mereka menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta rajin cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker,” ungkap Sri.

Sri menjelaskan, dalam waktu tak terlalu lama, akan datang lagi 820 rapid test dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Alat tersebut bakal didistribusikan ke puskesmas-puskemas untuk pengecekan. Terutama untuk tenaga kesehatan dan OPD serta PDP. ’’Tenaga kesehatan diutamakan yang memeriksa di lab serta petugas di loket. Bergantian,” jelas Sri. (jp)

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Kriteria

  • Jumlah kasus atau kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke berbagai wilayah.
  • Ada kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.
  • Syarat Pengajuan Berupa Data
  • Peningkatan jumlah kasus plus kurva epidemiologi.
  • Persebaran kasus disertai peta sebaran.
  • Transmisi lokal berdasar hasil penyelidikan epidemiologi yang menyebutkan telah terjadi penularan generasi kedua dan ketiga.
  • Kesiapan terkait ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana-prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial dan keamanan.

Sumber: Permenkes 9/2020 tentang Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19

  • Dipublish : 7 April 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami