Tak Cairkan Anggaran Pilkada, Bawaslu Sebut Pemkab Maros Langgar UU

Kantaor Bawaslu Maros.
Kantaor Bawaslu Maros.
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JaringanMedia.co.id, Makassar — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel menyesalkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Maros yang belum mencairkan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) khususnya untuk Bawaslu Maros.

Kepala Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Sulsel, Emil Syahabuddin mengatakan, persoalan ini bukan hanya persoalan Bawaslu Maros. Akan tetapi akan menjadi persoalan secara nasional.

“Karena sangat jelas Pemilu atau Pilkada adalah program prioritas secara nasional, dan undang-undang telah memerintahkan. Pemda-lah yang memfasilitasi anggaran penyelenggaran Pilkada sesuai dengan NPHD yang ditandatangani bersama. Sehingga tidak ada alasan Pemda tidak mencairkan anggaran tersebut,” ujarnya, Jumat (13/3/2020).

“Kami juga tidak mau kondisi Pilkada tahun 2015 terulang lagi di mana anggaran Pilkada waktu itu ditahan oleh Pemda Maros sampai Pilkada selesai. Ini tidak mencerminkan kepatuhan terhadap undang-undang sekaligus bukan manajemen birokrasi yang baik,” sambungnya.

Lebih lanjut, Emil menjelaskan, Pilkada Maros adalah agenda masyarakat. Apabila anggaran ini belum dicairkan dalam waktu dekat, sementara tahapan pengawasan sedang berjalan, maka besar kemungkinan penyelenggaraan Pilkada di Maros akan kehilangan legitimasi pengawasan dari salah satu lembaga penyelenggara pemilu.

Secara aturan ketika penyelenggaraan Pilkada tidak ada legitimasi dari salah satu penyelenggara pemilu, maka proses dan hasilnya kehilangan legitimasi secara undang-undang.

Berdasarkan informasi yang diterima Bawaslu, masalah kendala anggaran bukan saja dikeluhkan pihak Bawaslu Maros tetapi sudah sampai pihak Panwascam, ujung tombak pengawasan di lapangan yang mengeluh.

“Mereka tidak mampu bekerja lagi kalau anggaran belum dicairkan. Mereka sudah kehabisan dari dana pribiadi sendiri untuk menanggulangi kebutuhan pengawasan dalam beberapa bulan terakhir. Ini semenjak mereka dilantik, hal ini akan menjadi preseden buruk bagi Pemda Maros secara nasional,” tutur Emil.

Bawaslu akan segera mengambil langkah konstitusional jikalau anggaran tersebut tidak dicairkan. Karena alasan dari Pemda Maros selain tidak memberikan kepastian juga tidak ada alasan yang jelas apa hambatanya. Sementara seluruh prosedur dan administrasi sudah dilengkapi oleh Bawaslu Kabupaten Maros. (Mirsan/fajar.co.id)

  • Dipublish : 14 Maret 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami