Tak Punya NIK, Tetap Dapat BLT Dana Desa

Ilustrasi
Ilustrasi
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Bantuan langsung tunai (BLT) dana desa tetap akan bisa diterima meski warga tak memiliki nomor induk kependudukan (NIK). Untuk itu wrga tidak perlu khawatir.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menegaskan seluruh warga miskin terdampak wabah COVID-19 akan menerima BLT dana desa. Meskipun warga tersebut tak memiliki NIK.

Menurutnya, pengecualian tersebut karena di saat situasi pandemi COVID-19, alasan kemanusiaan harus diutamakan untuk menjamin warga desa prasejahtera dapat menerima BLT Dana Desa. Namun, tetap harus didata oleh aparat desa.

“Ketika tidak punya NIK maka tidak harus dipaksakan untuk mengurus NIK dulu baru dapat BLT Dana Desa. Tetapi tetap dicatat dan ditulis selengkap-lengkapnya,” katanya, Senin (27/4).

Pencatatan tetap harus dilakukan dengan rinci. Pencatatan sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban jajaran pemerintah desa yang menjadi penanggung jawab penyaluran BLT Dana Desa.

Meski demikian, dia juga mengatakan data yang sudah dikumpulkan pemerintah desa harus diperiksa ulang dengan merujuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sehingga tidak terjadi tumpang tindih penerima bantuan.

Hal itu karena salah satu syarat penerima BLT Dana Desa adalah orang yang belum menerima bantuan dari program bantuan pemerintah yang lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Prakerja.

“Kalau sudah punya rujukan itu dan sudah tidak tercover maka mereka-mereka yang jelas terkena dampak COVID-19 dari sektor ekonomi otomatis akan mendapatkan peluang yang cukup besar untuk mendapat BLT Dana Desa,” tegasnya.

Dia juga mengingatkan agar kepala daerah mempermudah penyaluran BLT Dana Desa untuk warga.

“Saya mengajak kepada seluruh bupati untuk memberikan kemudahan kepada desa dalam melaksanakan penyaluran BLT karena ini urusan kemanusiaan,” katanya.

Dia juga berharap tidak ada langkah apapun yang mempersulit baik pencairan maupun penyaluran BLT Dana Desa kepada orang yang membutuhkan.

“Saya ucapkan terima kasih kepada bapak ibu bupati yang sudah memberikan kemudahan kepada kepala desa dan warga desa yang sangat membutuhkan untuk penyaluran BLT Dana Desa ini,” katanya.

Dijelaskannya juga, hingga Senin (27/4) sekitar 8.157 desa sudah mendapatkan BLT Dana Desa untuk warga prasejahtera terdampak COVID-19.

“Sampai hari ini sudah ada 8.157 desa yang tersebar di 76 kabupaten dan masih terus update, yang sudah pencairan dengan kondisi masing-masing,” bebernya.

Dana Desa yang dicairkan untuk BLT dan diberkan kepada masyarakat prasejahtera di 8.157 desa itu sekitar Rp70 miliar.

Ia mengatakan bentuk pencairan yang dilakukan via nontunai atau yang langsung ditransfer di rekening bank sesuai kondisi masing-masing dan metode penyerahan uang tunai yang dilakukan kepala desa dengan mendatangi rumah penerima manfaat.

Sementara Kepala Pusat Data dan Informasi Kemendesa PDTT Ivanovich Agusta dalam keterangan tertulisnya mengatakan proses pencairan BLT dilakukan bertahap pada April-Juni 2020.

Dijelaskannya, BLT Dana Desa berjumlah Rp600 juta per keluarga miskin, yang dibayarkan setiap bulan dimulai dari April hingga Juni 2020.

“Penyalurkan sejauh mungkin diselenggarakan secara nontunai agar akuntabilitas terjaga. Namun pada wilayah yang jauh dari akses perbankan dapat disalurkan secara tunai dengan transparan,” katanya.

Selain itu dia juga mengatakan ribuan desa telah mencairkan dana desa.

“Contohnya, Desa Lele, Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara telah melakukan penyaluran BLT Dana Desa sebesar Rp 600.000 perkeluarga, kepada 60 keluarga miskin untuk bulan pertama,” ujarnya.

Contoh lain, yakni Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat yang telah menyalurkan BLT untuk 259 keluarga miskin.

“Di ujung Utara wilayah Indonesia, desa di Kabupaten Kepulauan Sangihe telah mencairkan BLT Dana Desa untuk 33 keluarga miskin,” katanya.

Lebih lanjut, penyaluran BLT semula dianjurkan melalui cara nontunai. Namun, Ivanovich mengatakan, tidak sedikit pemerintah daerah yang menyalurkan BLT secara langsung.

“Cara door to door, adalah salah satu cara menghindari kerumunan warga serta mendukung program pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” tuturnya.

Dana keseluruhan sekitar Rp22,477 triliun dari Dana Desa akan dialokasikan untuk BLT yang menyasar lebih dari 12 juta warga desa prasejahtera terdampak COVID-19.(gw/fin)

  • Dipublish : 28 April 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami