Tangis Pegawai KPK

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) hasil revisi dengan kesedihan.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, sejumlah pegawai lembaga antirasuah menangis mengetahui aturan dasar kinerja mereka diubah oleh pemerintah dan DPR RI. Kesedihan itu dapat disebut sebagai bentuk kekecewaan para pegawai terhadap perubahan-perubahan di tubuh KPK yang disebabkan oleh revisi.

“Karyawan KPK agak gloomy dan terus terang banyak yang menangis, rumahnya berubah secara fundamental tanpa menanyakan ke kami. Ilustrasinya seperti ini,” ujar Laode dalam diskusi di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (19/9).

Laode pun menganalogikan KPK sebagai rumah para pegawai. Rumah tersebut telah dipercayakan untuk dijaga oleh mereka. Namun secara tiba-tiba, rumah tersebut diubah pihak lain tanpa melibatkan sang penghuni.

“Kita punya rumah, dipercayakan kepada kita buat dirawat. Tiba-tiba orang di luar, ‘Oke, rumah kamu kita renovasi. Nanti renovasinya seperti apa atau saya ganti dengan rumah baru, enggak usah lah. Nanti kita renovasi, nanti kamu tinggal di tempat yang baru’,” tandas Laode.

Kendati bersedih, Laode menegaskan pihaknya tetap akan bekerja seperti yang diamanatkan UU. “Proses penyelidikan dan penyidikan dan penuntutan tetap berjalan. Semoga tidak ada kendala yang banyak,” tuturnya.

Sementara itu, Wadah Pegawai (WP) KPK Yudi Purnomo ketika dikonfirmasi membenarkan penuturan Laode. Ia menjelaskan, pihaknya bersedih lantaran revisi UU KPK memadamkan asa pemberantasan korupsi yang dimiliki para pegawai.

“Iya, pegawai menangis,” ucap Yudi kepada Fajar Indonesia Network (FIN).

Selain memadamkan asa pemberantasan korupsi mereka, Yudi menambahkan, para pegawai juga khawatir revisi tersebut dapat melemahkan KPK.

Seperti diketahui, DPR dan pemerintah resmi mengesahkan RUU revisi UU KPK dalam rapat paripurna DPR, Selasa (17/9). Berdasarkan laporan hasil pembahasan revisi, diketahui tujuh fraksi menyatakan setuju, dua fraksi yakni PKS dan Gerindra memberi catatan mengenai Dewan Pengawas, dan Fraksi Demokrat yang belum menyatakan pendapatnya.

(riz/gw/fin)

 

 

Sumber: fin.co.id

  • Dipublish : 20 September 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami