Tarif ojek online Daerah Jabodetabek Resmi Naik Rp250 per Km

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Tarif ojek online (ojol) resmi naik sebesar Rp250 per Kilometer (Km). Kenaikan mulai berlaku pada 16 Maret 2020 mendatang.

Kenaikan tarif ini hanya berlaku untuk zona II yakni wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Sementara untuk zona I dan III tak ada perubahan tarif.

“Setelah dilakukan diskusi, kenaikan terjadi hanya di Jabodetabek atau zona II. Kenaikan menjadi Rp250 per km menjadi Rp2.250 dari sebelumnya Rp2.000 per km,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat (Hubdar) Budi Setiyadi, di Jakarta, kemarin (10/3).

Dia melanjutkan, rinian kenaikan sebesar Rp250 per km ini memiliki Tarif Batas Bawah (TBB) sebesar Rp2.250 dan Tarif Batas Atas (TBA) sebesar Rp2.650. Sedangan untuk biaya jasa TBB sebesar Rp9.000 dan TBA sebesar Rp10.500.

“Untuk zona II kenaikannya menjadi Rp250 per km dengan TBB dari Rp2.000 menjadi Rp2.250 per km. Lalu TBA dari Rp2.500 menjadi Rp2.650 per km. Untuk biaya jasa minimal TBB Rp9.000 dan TBA Rp10.500,” tutur dia.

Keputusan tersebut, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan, setelah dilakukan pertimbangan yang matang dan masukan dari berbagai pihak. Adalah dari survei tim penelitian dan pengembangan (Litbang) Kemenhub, aspirasi pengemudi, aplikator, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Setelah mendapat masukan berbagai pihak dengan besaran kenaikan Rp25 per km, dan juga telah disetujui oleh Menteri Perhubugan (Menhub) Budi Karya Sumadi.

Sementara itu, Ketua Harian YLKI Tulus Abdi mengkritisi Kemenhub yang menaikkan tarif ojol lantaran mendapat tekanan dari massa. Meski begitu, ada delapan catatan untuk Kemenhub.

“Dari sisi kebijakan jangan sampai dilakukan hanya karena aksi demonstrasi, sebagai kebijakan publik itu tidak sehat kalau dilakukan karena adanya tekanan dari massa dan driver,” kata Tulus.

Tulus mengingatkan kepada pengemudi ojol untuk tidak mengerahkan massa guna menekan pemerintah terkait kenaikan tarif. Bagi dia, hal ini menjadi preseden buruk bagi penetapan kebijakan publik.

“Massa menekan pemerintah itu jadi preseden buruk, kebijakan publik harus berbasis karena kebutuhan,” ujar dia.

Menurut dia, terkait kenaikan kenaikan tarif jasa ojol ini bukan hanya setuju atau tidak setuju, tapi kompromi untuk pengemudi dan konsumen.

Terakhir, dia menyinggung tingkat keselamatan sepeda motor paling rendah baik untuk pribadi apalagi ‘angkutan umum’.

“Ini roda dua dimanapun tempatnya tingkat keselamatan rendah. Sekalipun di industri otomotif tidak membuat untuk angkutan umum. Munculnya ojek onine itu kecelakaan sejarah karena terlambat merespons angkutan umum yang memadai dan manusiawi,” ucap dia.

Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno menilai kenaikan tarif jol berpotensi akan mengurangi jumlah penumpang. Itu karena selama ini penumpang ojol membandingkan tarif transportasi yang paling murah ojol.

“Kalau tarif naik itu kan sensitif, masa naik terus. Apalagi sekarang angkutan umum sudah mulai banyak, ini bisa jadi hambatan untuk perkembangan ojol,” kata Djoko.

Apalagi, lanjut dia, transportasi umum seperti bus gratis, bus Transjakarta, bus antara kota hingga kereta commuter line, MRT hingga LRT yang sebentar lagi jadi akan membuat masyarakat beralih. Nah, dengan kenikan ini, maka bakal menurunkan jumlah penumpang ojol ke depannya.

“Memang angkutan umum ini ya perlu waktu yang lebih banyak, tapi jauh lebih murah dan nyaman. Jadi harusnya kenaikan ini juga memiliki pertimbangan lain,” ujar dia.

  • Dipublish : 11 Maret 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami