Tegakkan Prokes, 191.582 Personel Dikerahkan

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono. (Foto: Istimewa)
Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono. (Foto: Istimewa)
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Polri akan menegakkan protokol kesehatan (Prokes) di masyarakat terkait memutus mata rantai penyebaran COVID-19 terutama pada dua agenda besar, Pilkada Serentak serta Natal dan Thun baru (Nataru). Sebanyak 191 ribu personel dikerahkan untuk pengamanannya.

Kapolri Jenderal Pol Idham Azis mengatakan pihaknya akan mengerahkan ratusan ribu personel dalam upaya menjaga keamanan sepanjang Desember. Sebanyak 191.582 personel akan dikerahkan dalam pelaksanaan Operasi Lilin yang dimulai pada 23 Desember 2020 – 4 Januari 2021. Polri juga akan mendirikan 4.216 pos pelayanan dan pos pengamanan guna mengantisipasi kemacetan dan mengawasi penerapan prokes di masyarakat.

“Bila masyarakat yang menggunakan kendaraan melintas di jalan, seandainya tidak menggunakan masker, ya nanti Kepolisian kerja sama dengan instansi terkait, kami akan memberikan masker maupun hand sanitizer ataupun nanti ada sembako yang akan kami berikan,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (25/11).

Hal tersebut dikatakan Kapolri, saat Rapat Pimpinan Apel Kasatwil Tahun 2020 yang diikuti oleh 34 Kapolda dan 493 Kapolres.

Selain itu lanjut Argo, Kapolri juga menginstruksikan kepada para Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) tidak ragu-ragu untuk menegakkan prokes di masyarakat.

“Penanganan COVID-19 harus tegas dan tidak ragu-ragu, kalau ada kerumunan, bubarkan. Para Kapolda harus menegakkan protokol kesehatan, tidak ada keragu-raguan bersama dengan TNI, Satpol PP dan tokoh masyarakat,” ujarnya.

Arahan Kapolri selanjutnya, dijelaskan Argo, para Kapolda dan Kapolres diingatkan kembali tentang netralitas dalam Pilkada Serentak. Netralitas Polri adalah harga mati. Dan jajaran Polri harus menjaga keamanan saat pesta demokrasi itu berlangsung.

“Berkaitan dengan Pilkada Serentak 2020, mulai dari Kapolda, Kapolres yang ada pilkadanya di 270 provinsi, kabupaten/kota akan melakukan pengamanan TPS, mengamankan kotak surat suara, imbauan tentang penghitungan suara dan pentahapan-pentahapan lainnya. Dalam pilkada penekanannya adalah netralitas harga mati,” jelasnya.

Apabila ada Kasatwil melanggar, maka Kapolri akan memberikan sanksi disiplin.

“Kemudian apabila ada anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran, ditekankan oleh Bapak Kapolri melalui STR (surat telegram), vidcon atau arahan langsung akan ditindak tegas berdasarkan pelanggaran yang dilakukan di lapangan,” tegasnya.

Selain itu, argo juga mengatakan Kapolri tak melarang masyarakat menggelar aksi demonstrasi terkait UU Cipta Kerja. Namun para Kasatwil diinstruksikan untuk langsung menindak tegas apabila demonstrasi berujung anarkis.

“Berkaitan dengan Omnibus Law, tentunya akan dikeluarkan kebijakan, memang dalam menyampaikan pendapat telah diatur dalam amanat undang-undang. Tapi apabila terjadi anarkis, akan ditindak tegas,” katanya.

Tak hanya itu, Kapolri juga menginstruksikan jajarannya untuk melakukan kegiatan bakti sosial, terutama dalam pelaksanaan Operasi Lilin 2020. Polri akan membagikan 5.000 ton beras kepada masyarakat terdampak pandemi.

Argo menyebut Polri, melalui Asisten Logistik Kapolri telah menyiapkan 5.000 ton beras yang akan diberikan kepada Polda dan Polres di seluruh Indonesia. Nantinya beras tersebut akan didistribusikan kepada masyarakat terdampak pandemi untuk membantu meringankan beban kehidupan mereka.

Pendistribusiannya masih dirumuskan oleh Aslog Kapolri. Ribuan ton beras itu kini masih berada di Bulog.

“Ini (beras) digunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19,” katanya.(gw/fin)

  • Dipublish : 26 November 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami