Tekan Permasalahan, Jokowi Disarankan Bentuk Kementerian Khusus Papua

WAMENA RICUH: Aksi pembakaran Kantor PLN Wamena, Papua, kemarin (23/9) salah satu dampak dari kericuhan akibat berita hoaks di media sosial yang mengangkat isu rasial. Polri terus melacak penyebar isu tersebut. (AFP)
WAMENA RICUH: Aksi pembakaran Kantor PLN Wamena, Papua, kemarin (23/9) salah satu dampak dari kericuhan akibat berita hoaks di media sosial yang mengangkat isu rasial. Polri terus melacak penyebar isu tersebut. (AFP)
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Anggota Komisi I DPR Sukamta mengusulkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk kementerian khusus Papua dan Indonesia Bagian Timur.

Pasalnya, Sukamta menilai masalah keamanan serta kesejahteraan di wilayah tersebut masih terus mengemuka. Menurutnya, masih munculnya gejolak di tengah masyarakat Papua menunjukkan belum ada progres signifikan pembangunan yang dilakukan pemerintah hingga periode kedua Presiden Jokowi.

“Saya kira keberadaan Desk Papua di beberapa kementerian perlu dievaluasi segera. Jika perlu, saya mengusulkan agar dibentuk kementerian atau badan khusus yang menangani Papua dan Indonesia Bagian Timur,” kata Sukamta saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (3/12).

Dia menjelaskan, pembentukan kementerian atau badan khusus Papua diharapkan aga permasalahan tidak membesar dan cepat terselesaikan.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu menilai, selama ini otonomi khusus yang berjalan dan berbagai proyek percepatan pembangunan infrastruktur yang ada belum menyentuh hal subtantif.

“Yang dilakukan oleh pemerintah seakan membangun Papua secara artifisial. Membangun jembatan, jalan raya, mengangkat stafsus dari Papua, berkunjung ke Papua, hal ini tidak menyentuh akar masalah di Papua,” ujarnya.

Menurut dia, adanya laporan soal pelanggaran HAM, gerakan separatisme, kemiskinan, serta pengangguran harus disikapi dengan kebijakan dan cara yang berbeda.

Dia menjelaskan, jika pemerintah masih gunakan model pendekatan yang sama maka tidak akan ada perubahan lebih baik dan tuntas bagi Papua.

“Karena itu dengan adanya Kementerian atau Badan khusus soal Papua dan Indonesia Timur, saya berharap ada pendekatan yang lebih progresif. Karena kementerian atau badan ini bertanggung jawab langsung kepada presiden,” ujarnya.

Sukamta menilai, Papua adalah Indonesia, karena itu menyelesaikan masalah di wilayah tersebut tidak bisa hanya menggunakan pendekatan kekuasaan poros Jakarta Papua.

Dia menilai, selama ini pendekatan pemerintah terkesan hanya pendekatan kekuasaan dan ekonomi sehingga perlu pendekatan sosiologis dialogis dengan kedudukan sejajar sebagai sesama anak bangsa sehingga bisa menjadi jalan untuk saling memahami dan mencari solusi bersama.

Dia juga kembali mengingatkan agar Pemerintah tidak menganggap enteng isu deklarasi Papua Barat Merdeka karena ibarat bibit api kecil, jika ada di dalam sekam akan sangat berbahaya.

“Sekamnya adalah rasa ketidakadilan, kemiskinan, keterbelakangan karena itu pilihannya yang paling utama adalah sejahterakan warga Papua, angkat harkat dan martabat warga Papua. Maka dengan sendirinya godaan dari kelompok separatis tidak akan berpengaruh kepada warga Papua,” katanya. (riz/fin)

  • Dipublish : 4 Desember 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami