Telat Salurkan Anggaran Pilkada, Mendagri Ancam Periksa Empat Daerah di Sulsel

Mendagri Tito Karnavian. (Dok. Humas Sulsel)
Mendagri Tito Karnavian. (Dok. Humas Sulsel)
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

MAKASSAR– Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menagih pencairan anggaran Pilkada yang bersumber dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Mantan Kapolri ini memaparkan kondisi pelaksnaan pilkada serta kebutuhan anggaran di setiap daerah tahun ini.

Salah satunya untuk wilayah Sulsel. Masih ada 4 daerah yang masuk dalam kategori rendah dan sangat rendah tekait dukungan anggaran ke KPUD dan Bawaslu. Untuk kategori rendah, ada Kabupaten Soppeng dan Toraja Utara.

Ia mencontohkan Kabupaten Soppeng baru mencairkan 41 persen anggaran KPU, atau hanya Rp10,4 miliar dari total Rp25 miliar. Sementara yang masuk kategori sangat rendah yakni Kabupaten Barru dan Kepulauan Selayar.

Ia juga memastikan tak boleh ada perubahan nilai NPHD dari yang telah ditetapkan pemerintah serta instansi terkait. Anggaran untuk pilkada pun tak boleh digeser untuk aktivitas lain, lantaran merupakan agenda nasional yang sangat penting.

“Pekan ini sudah harus selesai. Karena KPU dan Bawaslu akan menggunakan anggaran itu untuk pembelian APD pada agenda coklit 15 Juli mendatang. Yang telat, akan kami periksa,” bebernya saat Rakor Persiapan Pilkada di Kantor Gubernur Sulsel, siang kemarin.

Selain itu, momen pilkada kali ini menjadi ajang persaingan sehat untuk para kandidat. Terutama bagi petahana. Adanya isu covid-19 membuat petahana harus bekerja ekstra. Sebab, jika kasus di wilayahnya terus meningkat, warga tak akan memilih untuk yang kedua kalinya.

“Makanya berbanding terbalik dengan penantang, yang cenderung lebih mudah menawarkan program. Akan jadi bumerang jika petahana gagal. Apalagi jika ada omongan dari pak gubernur, bupati ini ngga beres kerjanya,” bebernya.

Ia juga meminta agar, KPU dan Bawaslu memanfaatkan sisa kas yang ada untuk memenuhi kebutuhan APD bagi petugas adhoc yang sudah mulai bekerja. Pihaknya akan berupaya, agar pencairan anggaran bisa lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan penyelenggara.

Selain itu, anggaran untuk TNI Polri juga tak bisa diganggu gugat. Jika perlu, ada penambahan untuk memastikan pelaksanaan pilkada berjalan optimal. “Kalau ada penambahan, berarti ada pengertian dari pemerintah daerah setempat,” imbuhnya.

Ia menargetkan dalam kondisi pandemi kali ini, partisipasi pemilih tetap dioptimalkan. Target maksimalnya, yakni 80 persen lebih layaknya pada Pilpres yang lalu. Akan tetapi ada target minimal partisipasi pemilih yakni sebesar 50 persen.

Terpisah, Ketua KPU Sulsel, Faisal Amir mengatakan, saat ini, pihaknya sudah membentuk Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) yang akan bekerja saat proses Coklit pada 15 Juli mendatang. Tahap pertama dari APBN untuk APD telah dialokasikan. Totalnya Rp29,28 miliar.

Hanya saja, pihaknya menunggu pencairan. Sementara untuk verifikasi faktual data pendukung calon perseorangan di Maros dan Selayar juga hampir rampung. Kata dia proses ini ditargetkan tuntas 12 Juli mendatang.

Akan tetapi, ia menyampaikan beberapa persoalan yang menjadi kendala tenaga adhoc di lapangan. Salah satunya soal temuan PPDP yang reaktif saat Rapid tes di Pangkep. Pergantian pun sulit dilakukan, lantaran tahapan yang sudah mulai berjalan.

“Setiap tahapan yang dilaksakan harus dengan protokol kesehatan. Salah satunya petugas yang wajib ikut rapid test. Cuma di daerah banyak dari mereka yang tak mau, karena ketakutan,” ungkapnya.

Anggota Bawaslu Sulsel, Asri Yusuf mengatakan, pihaknya terus berkomunikasi dengan KPU dalam pelaksanaan tahapan pilkda serentak. Upaya pengawasan pun terus berjalan, untuk memastikan semua tahapan sesuai dengan aturan undang undang.

Selain itu, proses perkara pelanggaran yang jadi tugas Bawaslu, juga tetap dilakukan. “Sampai sekarang dari beberapa proses pemeriksaan, ada 45 pelanggaran yang berhasil kita temukan. Selain itu kami telah petakan daerah rawan pemilih di 12 kabupaten/kota,” tambahnya.

Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah menambahkan, Pemprov Sulsel terus juga membackup KPU dari awal, termasuk penyiapan APD, rapid test. Untuk kesiapan dan distribusi logistik pun juga akan dibantu oleh pemerintah setempat.

“Kami sangat berharap bahwa Pilkada 9 Desember 2020 ini tentu bisa terselenggara dengan baik. Harapannya dari tahapan ke tahapan betul-betul protokol kesehatan ketat dilakukan,” tambahnya. (ful/abg/fajar)

  • Dipublish : 9 Juli 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami