Tensi Pilkada Makassar Mulai Memanas, Bawaslu Pastikan Tidak Akan ‘Masuk Angin’

Komisioner Bawaslu Makassar Divisi Penindakan, Sri Wahyuningsih
Komisioner Bawaslu Makassar Divisi Penindakan, Sri Wahyuningsih
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

MAKASSAR– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar mengaku telah menerima 16 laporan dugaaan pelanggaran selama tahapan Pilkada Makassar 2020 bergulir.

Komisioner Bawaslu Makassar Divisi Penindakan, Sri Wahyuningsih menerangkan dari sejumlah laporan tersebut, sejauh ini kasus dugaan politik uang yang melilit pasangan calon nomor urut 1, Danny-Fatma yang memenuhi unsur pidana sehingga dilimpahkan penyidikannya ke pihak kepolisian.

“Laporan masuk ke Bawaslu Makassar yang kami registrasi itu 16 laporan tapi itu dari awal tahapan berjalan. Kalau aduan baru satu yakni aduan terkait pelanggaran kode etik di Kecamatan Bontoala,” jelas Sri Wahyuningsih saat dijumpai di kantor Bawaslu Makassar, Senin (19/10/2020).

Terkait dugaan bagi-bagi beras di Kecamatan Panakukkang, Bawaslu Makassar meningkatkan status pelanggaran pemilu tersebut, dan menyerahkan ke Gakkumdu karena sudah memenuhi unsur pidana.

“Kemudian kami lanjutkan ke Polrestabes. Untuk di sana itu kewenangannya penyidik. Soal pak Danny dipanggil kami sudah tidak tahu menahu soal itu karena itu sudah kita teruskan (limpahkan),” paparnya.

Sementara laporan dugaan kampanye hitam yang dituduhkan pihak ADAMA ke Erwin Aksa masih dalam tahap pemeriksaan dan klarifikasi saksi-saksi terkait.

“Kami dapat penerusan dari (Bawaslu) provinsi karena mereka ini melapornya ke provinsi bukan ke sini, tapi provinsi sudah melimpahkan ke kota Makassar untuk ditangani dan sekarang dalam proses memberi penanganan pelanggaran, kita lebih kepada mengundang (saksi-saksi),” ungkapnya.

Menurut aturan perundang-undangan, Sri mengatakan pihaknya diberi waktu maksimal 5 hari untuk pemeriksaan saksi-saksi terkait dan melanjutkannya ke proses kajian.

“Jadi kami belum bisa putuskan bagaimana kajiannya. Kami punya waktu itu 5 hari paling lama. Saya belum bisa menyampaikan apa-apa karena masih proses penanganan,” terang Sri.

Bawaslu juga menegaskan dari struktur pimpinan, komisioner, hingga ke tingkat bawah tidak berpihak ke paslon atau partai politik manapun. Sri memastikan Bawaslu Makassar tetap pada posisi netral dan tidak ‘masuk angin’.

Ia menjelaskan semua laporan yang masuk akan diterima kemudian dikaji apakah pelaporan tersebut memenuhi syarat atau tidak. Maka selanjutnya masuk pada proses pemeriksaan.

Diantara semua itu, ucap Sri, ada yang tidak memenuhi syarat, ada pula yang tidak bisa menyebutkan terlapornya, dan lain-lain. Maka, itu tidak bisa memenuhi syarat untuk ditindak lanjuti dan tidak diproses.

Lantas mengapa seolah-olah kasus dugaan politik uang dibesar-besarkan? “Perlu saya sampaikan jika kita melakukan kajian, kita tidak cuma memeriksa satu atau dua orang, tapi semua pihak yang terkait kita panggil semua untuk diperiksa. Berdasarkan itu kita putuskan, apakah ini termasuk pelanggaran atau tidak. Terpenuhi buktinya atau tidak. Yang jelas semua kami proses berdasarkan bukti-bukti yang ada. Saya bisa pastikan kami tidak pilih-pilih,” tegasnya. (endra/fajar)

 

  • Dipublish : 20 Oktober 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami