Tinggal Pengesahan, Perpres Pendanaan Pesantren Lolos Uji Publik

Menag Fachrul Razi menjadi inspektur upacara peringatan Hari Santri 2020 di kantor Kemenag (22/10). (Humas Kemenag)
Menag Fachrul Razi menjadi inspektur upacara peringatan Hari Santri 2020 di kantor Kemenag (22/10). (Humas Kemenag)
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Hari ini tepat 22 Oktober bangsa Indonesia memperingati Hari Santri. Ada sejumlah kado kebijakan yang dihadirkan pemerintah. Diantaranya adalah Peraturan Presiden (Perpres) Pendanaan Pesantren dinyatakan lolos uji publik.

Seperti diketahui, saat ini pemerintah sedang berfokus menelurkan sejumlah aturan pelaksana UU 18/2019 tentang Pesantren. Diantaranya adalah Perpres tentang Pendanaan Pesantren. Perpres ini diantaranya mengatur regulasi mengenai pembiayaan pesantren. Sempat beredar wacana pembentukan dana abadi Pesantren. Nantinya hasil pengelolaan dana abadi itu, digunakan untuk kepentingan pesantren.

Selain itu juga disiapkan peraturan menteri agama (PMA) tentang Pesantren. Aturan teknis ini diantaranya membahas tata laksana teknis pendirian dan penyelenggaran pesantren. Kemudian soal jenjang pendidikannya. Jenjang pendidikan di pesantren meliputi muadalah, diniyah formal, dan mengaji kitab kuning.

Menag Fachrul Razi mengatakan, UU Pesantren akan menjadi hadiah termanis dari negara untuk kalangan pesantren. “Undang-undang ini memberikan afirmasi, rekognisi, dan fasilitasi terhadap pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat,” kata Menag saat menjadi inspektur upacara bendera memperingati Hari Santri Nasional 2020 di Jakarta (22/10).

 

 

Upacara ini diikuti oleh 20 ASN Kemenag dengan protokol kesehatan ketat. Kemudian ada seribu peserta daring dari kalangan pesantren serta stakeholder yang hadir, dalam platform Zoom Meeting pada kanal media sosial Kemenag.

Dengan mengenakan kemeja putih, sarung, dan peci, Fachrul mengatakan, mereka serius menjadi leading sector yang mendapat mandat untuk mempersiapkan regulasi turunan UU Pesantren. “Maka peraturan yang kami buat bertujuan agar Undang-Undang Pesantren implementatif dan berguna bagi pesantren,” kata dia.

Seperti diketahui, UU Pesantren telah diundangkan September 2019 lalu. Namun peraturan pelaksanaannya masih melalui serangkaian pembahasan dan uji publik. Undang-undang ini akan menjadi kunci pembuka gembok penjara alienasi pendidikan pesantren. Dengan disahkannya aturan baru itu nanti, negara akan mengakui pesantren sebagai salah satu sistem pendidikan formil yang diakui. (jp)

  • Dipublish : 22 Oktober 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami