Tingkat Suap di Indonesia Tertinggi Ketiga Diantara 17 Negara Asia

Ilustrasi: Penyidik KPK saat menunjukkan barang bukti uang suap (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)
Ilustrasi: Penyidik KPK saat menunjukkan barang bukti uang suap (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Survei Global Corruption Barometer (GCB) 2020 yang diluncurkan Transparency International Indonesia (TII), menempatkan Indonesia pada posisi ketiga dari 17 negara Asia mengenai tingkat suap layanan publik. Indonesia berada pada persentase 30 persen berada di bawah India 39 persen dan Kamboja 37 persen terkait suap pada pelayanan publik.

“Tingkat suap di Indonesia tertinggi ketiga dari 17 negara Asia yang disurvei,” kata peneliti TII Alvin Nicol, Kamis (3/12).

Alvin menjelaskan, pengalaman suap masyarakat paling tinggi terjadi pada layanan kepolisian dengan persentase 41 persen. Menurutnya hal ini jauh di atas rata-rata Asia dengan persentase 23 persen.

Suap pada layanan kepolisian tahun ini meningkat dibandingkan data GCB 2017 dengan 25 persen. Selain di kepolisian, pengalaman suap untuk layanan di Sekolah dan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) juga naik dibandingkan dengan GCB 2017.

“Pengalaman suap untuk layanan di Kepolisian, Dukcapil dan Sekolah kembali dibandingkan GCB 2017,” ujar Alvin.

Bahkan dalam survei, masyoritas warga berusia muda mengaku pernah melakukan suap dalam satu tahun terakhir, tercatat pada usia 18-24 terhitung 45 persen dan 25-34 tercatat 30 persen. Hal ini pun jauh di atas rata-rata angka Asia, masing-masing hanya 22 persen dan 19 persen.

“Rumah sakit/Puskesmas merupakan layanan dengan suap terendah hanya 19 persen,” beber Alvin.

Terpisah, Managing Partner VISI INTEGRITAS Law Office, Febri Diansyah, mempertanyakan tingginya angka suap di Indonesia yang mencapai 30 persen atau berada urutan ketiga pada negara-negara di Asia.

“Tingkat Suap Indonesia dengan angka 30 persen dalam layanan publik di Indonesia, ini menimbulkan pertanyaan yang serius tentang efektifitas pencegahan korupsi yang telah dilakukan pada pelayanan publik,” ucap Febri.

Oleh karena itu, mantan juru bicara KPK ini meminta Pemerintah harus menangani lebih serius untuk menangani angka korupsi di Indonesia.

“Upaya yang lebih serius membersihkan korupsi di pelayanan publik sangat dibutuhkan,” pinta Febri. (jp)

  • Dipublish : 4 Desember 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami